JAKARTA ||Jatenggayengnews.com- Peran Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam menghadapi aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026 menjadi sorotan publik. Sikap Dasco yang tampil sebagai salah satu penghubung antara pimpinan DPR dan massa aksi memunculkan beragam tanggapan mengenai langkah politik parlemen dalam merespons tuntutan demonstran.
Sorotan tersebut mencuat setelah Dasco bersama sejumlah pimpinan DPR menerima perwakilan massa aksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya terkait percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Dasco menyatakan pimpinan DPR berkomitmen mendorong penyelesaian RUU tersebut. Bersama sejumlah pimpinan DPR lainnya, Dasco bahkan menyatakan kesiapan untuk mengundurkan diri apabila target penyelesaian RUU Perampasan Aset tidak tercapai sesuai batas waktu yang disepakati.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat perhatian luas. Sebagian masyarakat menilai langkah itu menunjukkan keseriusan pimpinan DPR dalam merespons tuntutan publik.
Namun, di sisi lain, muncul pula pertanyaan mengenai manuver politik di balik sikap tersebut. Peran Dasco sebagai salah satu figur utama dalam komunikasi antara DPR dan massa aksi turut menjadi bahan perbincangan di ruang publik.
Sejumlah komentar di media sosial mempertanyakan apakah pernyataan kesiapan mundur tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban politik atau bagian dari strategi komunikasi untuk meredam tekanan massa.
Meski demikian, berbagai dugaan mengenai adanya kepentingan atau skenario politik tertentu masih sebatas opini dan persepsi publik. Belum ada bukti yang dapat memastikan adanya agenda politik tertentu di balik langkah Dasco dan pimpinan DPR.
RUU Perampasan Aset Jadi Sorotan
RUU Perampasan Aset menjadi salah satu isu utama yang mencuat dalam aksi demonstrasi tersebut. Masyarakat mendesak DPR mempercepat pembahasan regulasi yang selama ini menjadi perhatian dalam agenda pemberantasan korupsi.
Pimpinan DPR menyatakan komitmen untuk mendorong pembahasan RUU tersebut melalui mekanisme legislasi yang berlaku. Masukan dari masyarakat juga disebut tetap diperlukan dalam proses pembahasannya.
Pernyataan tersebut kini menjadi pekerjaan rumah bagi DPR. Publik akan menunggu apakah komitmen yang disampaikan pimpinan parlemen benar-benar diwujudkan dalam proses pembahasan hingga pengesahan RUU Perampasan Aset.
Dinamika setelah aksi 27 Agustus pun tidak hanya menyangkut sosok Dasco, tetapi juga menjadi ujian bagi DPR dalam membuktikan keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat.
Ke depan, konsistensi pimpinan DPR dalam menjalankan komitmen tersebut akan menjadi perhatian publik, terutama terkait target penyelesaian RUU Perampasan Aset.
