JAKARTA || jatenggayengnews.com – Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menanggapi polemik yang berkembang terkait tuduhan adanya kepentingan politik di balik aksi mahasiswa yang menyampaikan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan tersebut muncul setelah sejumlah pihak mengaitkan gerakan mahasiswa dengan afiliasi politik tertentu dan menyeret nama mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto.
Menanggapi hal itu, Ganjar menilai pelabelan terhadap aktivis maupun kelompok kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu bukanlah langkah yang tepat dalam ruang demokrasi.
Menurutnya, substansi kritik seharusnya menjadi fokus utama yang dibahas, bukan latar belakang atau dugaan kedekatan politik pihak yang menyampaikan pendapat.
“Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan,” ujar Ganjar dalam keterangannya.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan menjawab kritik menggunakan data, evaluasi kebijakan, serta argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ganjar berpandangan bahwa kualitas demokrasi akan melemah apabila kritik publik dinilai berdasarkan identitas penyampainya, bukan isi persoalan yang diangkat.
“Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada masukan, respons dengan kebijakan,” tegasnya.
Sebelumnya, Aliansi BEM Bersatu sempat menyampaikan dugaan adanya keterkaitan jaringan politik dalam aksi penolakan MBG. Pernyataan tersebut mengaitkan sejumlah relasi personal dan dugaan kedekatan dengan tokoh politik tertentu.
Namun, Ganjar menilai relasi personal maupun atribut yang melekat pada seseorang tidak dapat dijadikan dasar untuk mengurangi hak warga negara dalam menyampaikan pendapat.
Ia mengingatkan bahwa dalam sistem demokrasi, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari partisipasi publik yang harus tetap dijaga.
“Penguasa datang dan pergi, tetapi hak warga negara untuk mengawasi kekuasaan harus tetap berdiri,” pungkasnya.
Polemik ini menambah dinamika perdebatan publik terkait pelaksanaan program MBG, sekaligus membuka ruang diskusi mengenai batas antara kritik kebijakan dan kontestasi politik dalam demokrasi.
