GROBOGAN | Jatenggayengnews.com – Pemerintah Kabupaten Grobogan terus memperkuat langkah percepatan penurunan stunting melalui evaluasi berkelanjutan dan penguatan kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut dinilai penting agar setiap program dan intervensi yang dijalankan benar-benar tepat sasaran serta mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting serta tindak lanjut Surat Edaran Intervensi Stunting Serentak Tahun 2026 yang digelar di Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bapperida, Ketua TP PKK Kabupaten Grobogan Suyatun Setyo Hadi, para dokter, nutrisionis, perangkat daerah terkait, serta berbagai pihak yang terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Dalam arahannya, Anang menyampaikan bahwa target prevalensi stunting Kabupaten Grobogan pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 17,65 persen dan diharapkan mampu turun hingga 14,90 persen pada akhir periode RPJMD. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan sinergi yang kuat, komitmen bersama, serta evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program yang telah berjalan.
“Data yang valid menjadi kunci utama. Kita analisis bersama apa yang perlu diperbaiki, tantangan apa yang dihadapi di lapangan, dan bagaimana memastikan intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Menurut Anang, kualitas pelaksanaan pemantauan pertumbuhan balita juga harus terus ditingkatkan. Evaluasi perlu dilakukan secara berkala mulai dari sarana pendukung, metode pengukuran, hingga cakupan pemantauan di lapangan agar data yang dihasilkan semakin akurat dan dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan yang efektif.
Ia menambahkan, berbagai kendala yang muncul di lapangan harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Dengan identifikasi masalah secara terbuka, pemerintah daerah dapat menyusun langkah tindak lanjut yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Selain itu, Sekda juga mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor, termasuk melibatkan dunia usaha dan sektor swasta dalam mendukung program penurunan stunting. Dinas Kesehatan pun diminta menyusun standar pelayanan edukasi stunting yang dapat digunakan oleh para kader kesehatan, termasuk Tim Penggerak PKK, agar pesan yang disampaikan kepada masyarakat lebih seragam dan mudah dipahami.
Rapat koordinasi tersebut tidak hanya menjadi forum penyampaian arahan, tetapi juga diisi dengan diskusi dan sesi tanya jawab. Berbagai masukan dari peserta menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan pelaksanaan intervensi stunting di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, dr. Jatmiko, menegaskan bahwa penanganan stunting tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan saja. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar intervensi yang dilakukan saling mendukung dan memberikan hasil yang maksimal.
“Data yang akurat dan pelaksanaan yang benar menjadi kunci agar intervensi yang diberikan tepat sasaran. Pendampingan kepada masyarakat juga harus terus diperkuat,” ujarnya.
Rakor tersebut juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan RI, Dakhlan Choeron, yang memberikan penguatan terkait strategi dan pelaksanaan intervensi stunting di daerah.
Melalui evaluasi berkelanjutan, penguatan data, serta kolaborasi lintas sektor yang semakin solid, Pemerintah Kabupaten Grobogan optimistis mampu menekan angka stunting secara signifikan. Harapannya, semakin banyak anak-anak Grobogan tumbuh sehat, cerdas, dan memperoleh kesempatan berkembang secara optimal sejak usia dini.
