Brebes || Jatenggayengnews.com– 26 Februari 2025
Aliansi Masyarakat Peduli Brebes mengungkapkan dugaan adanya konflik kepentingan yang melibatkan Kepala Dinas di Kabupaten Brebes terkait bisnis kayu bakar dengan PT Daehan, sebuah perusahaan garmen. Dugaan ini terungkap dalam sebuah audiensi yang berlangsung pada Selasa (25/2) di Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Kabupaten Brebes.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan aliansi masyarakat mempresentasikan bukti awal berupa video konfirmasi dari sopir truk yang mengangkut kayu bakar ke PT Daehan. Kesaksian dari warga menguatkan dugaan bahwa kayu bakar tersebut berasal dari pihak yang memiliki hubungan langsung dengan Kepala Dinas terkait.
Sebelum audiensi tersebut, warga Desa Cimohong, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes juga telah menggelar aksi demonstrasi di depan pabrik PT Daehan pada Rabu (19/2/2025). Mereka menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka alami akibat pencemaran limbah pabrik yang telah merusak hasil pertanian mereka.
“Dugaan kami ada kelonggaran pengawasan yang disengaja terhadap PT Daehan. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya keterkaitan bisnis Kepala Dinas dengan perusahaan tersebut,” ujar salah satu perwakilan aliansi masyarakat dalam audiensi.
Selain itu, masyarakat juga meragukan kredibilitas pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh dinas terkait terhadap kualitas lingkungan di sekitar PT Daehan, mengingat adanya dugaan kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi hasilnya.
Salah seorang warga Desa Cimohong yang pernah bekerja di PT Daehan pada 2021-2022 mengungkapkan bahwa pengiriman kayu bakar ke pabrik tersebut telah berlangsung lama. “Setiap hari ada sekitar 6 rit kayu bakar yang dikirimkan ke PT Daehan untuk digunakan di boiler pembakaran,” jelasnya.
Menanggapi hal ini, Plt. Asisten III Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes mengungkapkan bahwa ia baru mengetahui dugaan konflik kepentingan ini. “Saya baru mengetahui masalah ini setelah ada perintah untuk melakukan audiensi,” ujarnya.
Perwakilan Kejaksaan Negeri Brebes menyatakan akan mendalami apakah ada unsur tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang terkait kasus ini. Sementara itu, Polres Brebes akan melakukan koordinasi lebih lanjut untuk memastikan apakah ada pelanggaran hukum yang terjadi.
Aliansi Masyarakat Peduli Brebes mendesak agar kasus ini segera ditindaklanjuti dengan serius. “Kami meminta Pemda Brebes bertindak tegas untuk menegakkan aturan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tegas perwakilan aliansi masyarakat.
Dengan adanya bukti dan pengakuan warga, masyarakat Brebes berharap agar aparat penegak hukum bertindak transparan dan memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi.
