Magelang || Jatenggayengnews.com-Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, mendorong peningkatan sinergi yang lebih erat antara Provinsi Jawa Barat dan Banten untuk meningkatkan efektivitas pembangunan di kedua daerah. Hal ini disampaikannya dalam sebuah diskusi strategis yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, serta sejumlah kepala daerah kabupaten/kota dari kedua provinsi di Magelang pada Senin, 24 Februari 2025.
“Melalui diskusi ini, diharapkan akan terbentuk kolaborasi yang saling mendukung antara satu daerah dengan daerah lain yang saling berkaitan. Diskusi ini juga diharapkan dilanjutkan secara periodik oleh masing-masing gubernur di wilayah masing-masing untuk terus berkoordinasi,” ungkap Yusharto.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam kesempatan tersebut menyoroti beberapa isu penting, seperti peningkatan infrastruktur kesehatan, pengelolaan ruang terbuka hijau, serta pengaturan kepemilikan rumah di perkotaan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya kebijakan insentif bagi daerah penghasil tambang dan kawasan hutan agar tetap menjaga kelestarian lingkungan.
“Kebijakan terkait pengaturan kepemilikan rumah perlu diterapkan, agar orang kota tidak sembarangan membeli tanah dan membangun rumah yang tidak pernah ditempati. Ini dapat mendorong ekonomi penduduk asli melalui peningkatan sewa rumah,” ujar Dedi Mulyadi.
Sementara itu, Gubernur Banten, Andra Soni, menekankan pentingnya pemerataan fiskal antar kabupaten/kota di wilayahnya. Ia menjelaskan adanya kesenjangan pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan antara daerah seperti Tangerang Selatan dan Pandeglang. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan intervensi yang lebih tepat sasaran, terutama dalam hal peningkatan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta program perbaikan rumah tidak layak huni.
“Disparitas PAD terlihat jelas antara kabupaten/kota di Banten, seperti Pandeglang dan Lebak yang memiliki PAD rendah dibandingkan dengan Kota Tangerang atau Tangerang Selatan yang PAD-nya tinggi,” jelas Andra Soni.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah kepala daerah juga mengusulkan berbagai langkah, seperti kerja sama antar daerah dalam pelayanan medis dan transportasi, optimalisasi pendapatan daerah, serta kebijakan terkait aglomerasi untuk pengelolaan bandara dan infrastruktur lainnya.
Menanggapi hal tersebut, BSKDN menegaskan bahwa kerja sama antar daerah sangat penting untuk mempercepat pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. BSKDN juga berharap diskusi ini dapat menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di kedua provinsi, sehingga memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Keberlanjutan diskusi ini diharapkan dapat menjadi wadah bertukar gagasan dan mencari solusi terbaik dalam membangun daerah yang lebih maju dan sejahtera.
