GROBOGAN || Jatenggayengnews.com – Persoalan banjir tahunan dan kerusakan jalan provinsi menjadi sorotan utama yang disampaikan Bupati Grobogan, Setyo Hadi, saat menjadi tuan rumah Rembug Pembangunan Daerah Jawa Tengah Wilayah Kedungsepur Tahun 2026 di Pendapa Kabupaten Grobogan, Jumat (29/5).
Forum strategis yang dihadiri kepala daerah dari Kabupaten Kendal, Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Salatiga, dan Grobogan tersebut menjadi ajang penyampaian berbagai kebutuhan pembangunan lintas wilayah. Dalam kesempatan itu, Setyo Hadi menegaskan bahwa Grobogan membutuhkan dukungan nyata dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi sejumlah persoalan mendasar yang hingga kini masih menjadi tantangan besar.
Menurutnya, banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Grobogan tidak lagi dapat ditangani secara optimal hanya dengan mengandalkan kemampuan anggaran daerah. Dibutuhkan intervensi dan kolaborasi dari pemerintah provinsi maupun pusat agar penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Masalah yang paling krusial di Grobogan adalah banjir. Dengan kemampuan fiskal yang kami miliki saat ini, tentu sangat berat jika harus menanganinya sendiri. Karena itu kami berharap ada dukungan bersama untuk membantu penyelesaian persoalan banjir di Grobogan,” ujar Setyo Hadi.
Ia menekankan bahwa Grobogan merupakan salah satu lumbung pangan utama di Jawa Tengah. Oleh karena itu, banjir yang terjadi setiap tahun tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah.
Selain persoalan banjir, Bupati juga menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan cukup parah. Kerusakan tersebut, menurutnya, dipicu oleh tingginya intensitas kendaraan berat yang melintas, khususnya truk-truk bertonase besar yang melebihi kapasitas jalan.
“Pada malam hari banyak kendaraan berat yang melintas dengan muatan melebihi tonase. Ini menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan yang semakin parah,” ungkapnya.
Beberapa ruas jalan yang menjadi perhatian antara lain jalur Gubug–Blora, Gubug–Kedungjati, hingga Gubug–Semarang. Jalur-jalur tersebut merupakan akses vital yang mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang antarwilayah.
Kekhawatiran semakin bertambah dengan rencana berkembangnya Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di wilayah Tanggungharjo, khususnya kawasan Sugihmanik. Setyo Hadi menilai, jika seluruh kawasan industri tersebut beroperasi, maka beban lalu lintas akan meningkat signifikan dan berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur jalan.
“Jika kawasan industri di Tanggungharjo berkembang sepenuhnya, saya yakin kapasitas jalan dari Tanggungharjo hingga Semarang tidak akan mampu menampung volume kendaraan yang ada,” katanya.
Melalui forum tersebut, Bupati Grobogan berharap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur di Grobogan. Sebagai daerah penyangga ketahanan pangan sekaligus jalur penghubung ekonomi penting di Jawa Tengah, peningkatan kualitas infrastruktur dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan dukungan lintas pemerintah dan sinergi antarwilayah, diharapkan persoalan banjir serta kerusakan jalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat Grobogan dapat segera memperoleh solusi yang konkret dan berkelanjutan.
