JAKARTA || Jatenggayengnews.com – Pemerintah mulai melakukan evaluasi besar terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu perubahan penting yang tengah disiapkan adalah penghentian pemberian manfaat program bagi anak-anak yang berasal dari keluarga mampu atau kelompok ekonomi atas.
Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, usai melaporkan perkembangan program MBG kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut Nanik, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan pemenuhan gizi.
“Penerima manfaat, yang mampu, yang kaya nanti tidak dapat lagi,” tegas Nanik kepada awak media.
Fokus pada Kelompok yang Membutuhkan
Nanik menjelaskan bahwa program MBG ke depan akan lebih difokuskan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu dan wilayah yang memiliki tingkat kerentanan gizi lebih tinggi. Dengan demikian, bantuan yang diberikan pemerintah dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan tumbuh kembang anak.
Ia menilai sekolah-sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga berkecukupan tidak lagi menjadi prioritas penerima program karena kebutuhan gizinya dinilai telah terpenuhi melalui lingkungan keluarga masing-masing.
“Kalau sekolah-sekolah kaya, rasanya tidak perlu ya. Karena di rumah gizinya juga sudah lebih bagus,” ujarnya.
Presiden Prabowo Beri Dukungan
Rencana refocusing program MBG tersebut disebut telah mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat kepada kelompok yang membutuhkan.
Saat ditanya mengenai respons Presiden terhadap usulan tersebut, Nanik mengaku mendapat sambutan yang sangat positif.
“Seneng, seneng banget,” kata Nanik singkat.
Mekanisme Baru Segera Dibahas
Pemerintah masih akan membahas secara mendalam mekanisme pelaksanaan kebijakan baru tersebut. Nanik mengungkapkan bahwa pertemuan lanjutan dengan Presiden dijadwalkan berlangsung pada Jumat (12/6/2026).
Dalam pembahasan itu, pemerintah akan merumuskan sistem penentuan penerima manfaat yang lebih akurat, termasuk kemungkinan pengalihan alokasi program ke daerah-daerah yang masih menghadapi masalah gizi dan stunting.
Potensi Perubahan untuk 63 Juta Penerima
Data BGN menunjukkan saat ini terdapat sekitar 63 juta penerima manfaat yang telah masuk dalam cakupan program MBG. Namun, dengan adanya evaluasi dan penyesuaian kebijakan, sebagian penerima berpotensi dialihkan agar bantuan lebih terfokus pada kelompok prioritas.
Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat efektivitas program sekaligus mencegah terjadinya salah sasaran dalam penyaluran bantuan.
Menuju Program yang Lebih Tepat Sasaran
Perubahan arah kebijakan MBG menandai transformasi penting dari pola distribusi yang bersifat massal menuju pendekatan yang lebih selektif berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama program tetap sama, yakni meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Namun, dengan penyesuaian penerima manfaat, diharapkan bantuan dapat menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara lebih optimal dan berkeadilan.
