JAKARTA || Jatenggayengnews.com – Gelombang aksi demonstrasi yang berlangsung dalam sepekan terakhir di berbagai daerah mendapat perhatian dari Ketua Umum Poros 98, Bilung Silaen. Menurutnya, aksi yang banyak digerakkan kalangan mahasiswa tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
Bilung menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai berdampak langsung terhadap meningkatnya harga kebutuhan pokok sehari-hari. Ia menilai kebijakan tersebut menambah beban masyarakat karena berimbas pada naiknya biaya hidup di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.
“Kenaikan BBM berpengaruh terhadap harga kebutuhan pokok. Masyarakat akhirnya harus menanggung dampak dari kebijakan yang dirasakan tidak berpihak pada kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Bilung juga mengkritisi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Menurutnya, program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh agar pelaksanaannya benar-benar efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
“Program ini perlu dievaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai niat baik justru menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya,” kata Bilung.
Ia menilai salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah dasar hukum program yang saat ini masih bertumpu pada regulasi tingkat peraturan presiden. Selain itu, ia juga menyoroti potensi tumpang tindih dengan sejumlah program perbaikan gizi yang sebelumnya telah berjalan.
Bilung mengingatkan bahwa besarnya anggaran yang dialokasikan untuk MBG harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel guna mencegah terjadinya penyimpangan.
Menurutnya, upaya mengatasi persoalan gizi tidak cukup hanya melalui penyediaan makanan di sekolah, tetapi juga perlu didukung dengan kebijakan yang lebih komprehensif seperti subsidi gizi bagi keluarga kurang mampu, peningkatan sanitasi, serta edukasi masyarakat terkait pola hidup sehat.
Selain Program MBG, Bilung juga menyoroti keberadaan Koperasi Merah Putih. Ia menilai program tersebut perlu dikaji kembali agar benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian rakyat.
Dalam kesempatan itu, Bilung turut meminta pemerintah dan DPR melakukan evaluasi terhadap keberadaan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan efektivitas lembaga tersebut dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan perbaikan gizi masyarakat.
Bilung juga menyinggung berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Program MBG di sejumlah daerah dan meminta agar pihak-pihak terkait bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran atau kelalaian dalam pelaksanaannya.
Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang menginginkan kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan rakyat serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
“Aksi demonstrasi yang terjadi merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” pungkasnya.
