Jakarta||Jatenggayengnews.com, 23 Desember 2024 – Program Minyakita, yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2022 untuk menyediakan minyak goreng terjangkau bagi masyarakat, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, produk yang diproduksi oleh berbagai perusahaan minyak goreng ini dianggap sebagai “minyak sampah” oleh sejumlah warganet, dan bahkan disebutkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak akan pernah menyimpan produk ini di dapurnya.
Sorotan publik dimulai setelah Dandhy Laksono, seorang jurnalis dan pembuat konten, membagikan cuplikan video dari program Ekspedisi Indonesia Baru. Dalam video tersebut, warga di Bengkalis, Riau menilai kualitas Minyakita sangat buruk. Mereka menyebutkan bahwa minyak ini tidak bisa digunakan untuk menggoreng lebih dari sekali karena cepat rusak dan terasa tidak layak untuk konsumsi.
“Salah satu dari sedikit barang yang tak kena PPN 12% adalah ‘Minyakita’. Padahal mereka telah banyak kehilangan hutan untuk sawit,” tulis Dandhy Laksono dalam unggahannya di X (Twitter). Komentar ini semakin memperburuk citra Minyakita di mata publik.
Selain itu, warganet lainnya juga mulai mengkritik kualitas produk minyak subsidi ini. Akun @hammsqi mengungkapkan rasa kecewa dengan membandingkan kualitas Minyakita dengan harga dan produk minyak lainnya. Ia menyatakan, “Bicarain kualitas minyak, perbandingan harga, fakta pahit bahwa kita penghasil sawit terbesar tapi minyak subsidi untuk rakyat kecil tuh macam sampah.”
Kekhawatiran terhadap dampak buruk konsumsi Minyakita pun semakin berkembang, terutama dari pihak orang tua yang khawatir minyak tersebut berisiko bagi kesehatan anak-anak mereka.
Walaupun Minyakita dirancang untuk membantu masyarakat dengan harga terjangkau, kualitasnya memang menjadi perdebatan panjang. Sebagian pihak memandang program ini sebagai solusi untuk masalah harga minyak goreng yang melambung tinggi, namun kualitas produk tersebut menjadi isu yang sulit diselesaikan.
Seiring berjalannya waktu, Minyakita menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial, di mana banyak yang berharap pemerintah dapat segera menanggapi masalah ini untuk memastikan manfaat yang optimal dari program subsidi minyak tersebut.
(*)
