KABUPATEN SEMARANG || jatenggayengnews.com — Data ekonomi yang akurat menjadi salah satu fondasi penting dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan. Pesan tersebut mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Hotel Wujil, Bergas, Kabupaten Semarang, Senin (24/8/2026).
Sekitar 100 peserta dari berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan mengikuti kegiatan tersebut. FGD menjadi momentum untuk menyatukan persepsi sekaligus meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya partisipasi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Kegiatan tersebut menghadirkan Ketua Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah Dr. Ali Said, M.A., serta Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M., bersama sejumlah narasumber lainnya.
Forum tidak hanya menjadi ruang pemaparan mengenai pelaksanaan sensus, tetapi juga menjadi wadah dialog antara BPS, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
Para peserta diajak memahami bahwa Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan rutin. Hasil pendataan diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai aktivitas dan kondisi perekonomian masyarakat secara lebih komprehensif.
Data tersebut nantinya dapat menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ketua BPS Jawa Tengah Ali Said mengatakan Sensus Ekonomi 2026 memiliki posisi strategis dalam memperoleh gambaran perekonomian secara lebih lengkap dan akurat.
Menurutnya, informasi mengenai aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha sangat diperlukan untuk memahami kondisi perekonomian secara menyeluruh.
“Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi merupakan upaya untuk mendapatkan gambaran ekonomi yang lebih lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya sangat penting sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan,” ujar Ali Said.
Ia menambahkan, keberhasilan sensus sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang diberikan masyarakat maupun pelaku usaha. Karena itu, keterbukaan dan keakuratan data menjadi hal penting dalam proses pendataan.
Semakin benar dan lengkap informasi yang diberikan, semakin baik pula kualitas data yang dihasilkan.
Ali Said mengajak masyarakat tidak memandang sensus sebagai sebuah beban. Sebaliknya, partisipasi dalam pendataan merupakan bentuk kontribusi masyarakat dalam menyediakan informasi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan.
Pesan serupa disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. Ia menegaskan kebijakan pemerintah harus memiliki pijakan data yang kuat agar dapat menjawab persoalan yang benar-benar terjadi di masyarakat.
“Kebijakan yang baik harus dibangun berdasarkan data yang baik. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 harus kita dukung bersama agar menghasilkan data yang benar-benar menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat dan menjadi dasar bagi kebijakan yang tepat sasaran,” ungkap Abdul Fikri Faqih.
Menurutnya, data tidak sekadar menjadi angka yang tersimpan dalam dokumen, tetapi memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan. Data juga dapat digunakan untuk membaca potensi ekonomi, kebutuhan masyarakat, hingga perkembangan dunia usaha.
Sebaliknya, kebijakan yang tidak didukung data akurat berisiko kurang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Abdul Fikri juga menekankan pentingnya sinergi antara BPS, pemerintah, legislatif, dunia usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, keberhasilan sensus tidak dapat hanya dibebankan kepada petugas maupun lembaga statistik. Setiap elemen memiliki peran dalam memastikan proses pendataan berjalan dengan baik.
Masyarakat dan pelaku usaha berperan memberikan informasi yang benar dan lengkap, sedangkan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya perlu menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran pelaksanaan sensus.
Partisipasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran bahwa data ekonomi memiliki manfaat jangka panjang bagi pembangunan.
Suasana FGD juga dimanfaatkan peserta untuk berdiskusi dan menyampaikan berbagai pandangan terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dialog tersebut menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang perlu diperhatikan agar pendataan dapat berlangsung efektif.
FGD diharapkan mampu menjembatani kebutuhan BPS dalam memperoleh data dengan pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan manfaat Sensus Ekonomi 2026. Komunikasi yang terbuka dinilai penting untuk meminimalkan potensi kesalahpahaman di lapangan.
Kualitas hasil sensus pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh metode pendataan, tetapi juga oleh tingkat partisipasi serta keakuratan informasi yang diberikan oleh responden.
Sensus Ekonomi 2026 diharapkan tidak hanya mencatat aktivitas ekonomi yang berlangsung saat ini, tetapi juga menghasilkan potret perekonomian yang dapat digunakan untuk membaca arah perkembangan ekonomi pada masa mendatang.
Data yang lengkap dan berkualitas akan membantu pemerintah serta pemangku kepentingan menyusun program pembangunan secara lebih terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Melalui FGD tersebut, sinergi antara BPS, pemerintah, legislatif, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan semakin kuat.
Sebab, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya ditentukan oleh bagaimana data dikumpulkan, tetapi juga oleh kesediaan seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi memberikan informasi yang benar.
Data yang akurat hari ini menjadi salah satu bekal penting untuk menentukan arah kebijakan dan pembangunan ekonomi Indonesia di masa mendatang.
