GROBOGAN || Jatenggayengnews.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Grobogan menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Grobogan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menilai capaian opini WTP merupakan prestasi yang patut dibanggakan dan diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan kepada masyarakat.
“Kami mengapresiasi raihan opini WTP yang ke-11 kalinya dari BPK Perwakilan Jawa Tengah. Semoga capaian ini dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya dan semakin meningkatkan semangat kerja dalam melayani masyarakat Kabupaten Grobogan,” ujar perwakilan Fraksi PDI Perjuangan.
Namun demikian, fraksi juga memberikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan APBD 2025, khususnya pada sektor pendapatan daerah yang bersumber dari RSU Kelas D Ki Ageng Getas Pendowo Gubug.
Berdasarkan data yang disampaikan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kategori Lain-lain PAD yang Sah pada rumah sakit tersebut terealisasi sebesar Rp13,63 miliar dari target setelah perubahan sebesar Rp16 miliar. Dengan demikian terdapat selisih kurang sebesar Rp2,36 miliar atau realisasi mencapai 85,20 persen.
Menanggapi hal itu, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa pencapaian target pendapatan rumah sakit tidak dapat semata-mata diukur dari besarnya pemasukan yang diperoleh. Fraksi menilai, meningkatnya pendapatan rumah sakit tidak selalu menjadi indikator yang diharapkan karena berkaitan dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan akibat sakit.
“Fraksi PDI Perjuangan tidak berharap banyaknya warga masyarakat yang sakit hanya demi meningkatkan pendapatan rumah sakit. Yang lebih penting adalah kualitas pelayanan kesehatan tetap optimal dan masyarakat semakin sehat,” tegasnya.
Fraksi berharap pemerintah daerah dapat terus melakukan evaluasi terhadap target-target pendapatan yang ditetapkan, sekaligus memastikan bahwa pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan, tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.
Dengan berbagai masukan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan berharap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Kabupaten Grobogan.
