Banjarmasin||jatenggayengnews.com-
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Lambung Mangkurat, Selasa (31/12/2024). Massa aksi menyuarakan penolakan terhadap rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025.
Dalam aksi yang dimulai sejak siang, mahasiswa meminta pemerintah untuk membatalkan kebijakan tersebut melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Ketua BEM Universitas Lambung Mangkurat, Muhammad Syamsu Rizal, menegaskan bahwa kenaikan PPN berpotensi memberatkan rakyat kecil.
“Kami ingin Presiden segera menerbitkan Perppu pembatalan PPN 12%. Pemerintah perlu membahas kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan dan berpihak pada rakyat,” ujar Syamsu dalam orasinya.
Aksi mahasiswa ini direspons langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Kartoyo, yang turun bersama sepuluh anggota DPRD lainnya. Mereka menemui massa aksi untuk mendengarkan aspirasi secara langsung.
“Kita adalah wakil rakyat, sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat juga menjadi keinginan kami. Kami berkomitmen menyampaikan keberatan ini ke pemerintah pusat,” kata Kartoyo kepada massa.
Menurutnya, aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan menjadi dasar kuat bagi DPRD Kalsel dalam mengajukan permintaan resmi agar kebijakan kenaikan PPN tersebut dikaji ulang.
“Setelah ini, kami akan menyampaikan secara langsung, baik secara lisan maupun tertulis, ke pemerintah pusat. Ini adalah tugas kami sebagai wakil rakyat,” tegas Kartoyo.
Aksi berlangsung damai dengan pengawalan aparat keamanan. Mahasiswa berharap aksi ini dapat menjadi tekanan tambahan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dampak kebijakan kenaikan PPN terhadap masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
Rencana kenaikan PPN menjadi 12% menuai berbagai reaksi dari masyarakat, termasuk kalangan akademisi. Kebijakan ini dinilai akan meningkatkan beban hidup, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, karena hampir semua barang dan jasa konsumsi akan terdampak.
Mahasiswa mendesak pemerintah untuk mengedepankan pendekatan fiskal yang inklusif dan berkeadilan. Selain itu, mereka meminta DPRD Kalsel untuk tidak hanya menyampaikan aspirasi tetapi juga mengawal proses pengkajian kebijakan tersebut hingga ke tingkat pusat.
Adapun tuntutan mahasiswa ini merupakan bagian dari gerakan serentak yang juga dilakukan oleh aliansi mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia. Mereka berharap langkah kolektif ini mampu menggugah pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih pro-rakyat.
(Humas/lnk)
