BANDUNG ||jatenggayengnews.com– Pada Kamis, 7 November 2024, sekitar pukul 11.30 siang, Koalisi Anti Korupsi Jawa Barat yang diwakili oleh empat organisasi anti-korupsi mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk menyerahkan bukti tambahan terkait dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Bandung beserta sejumlah pejabat dinas di Kabupaten Bandung.
Indra Sjafriudin dan Teddy Briansah dari Koalisi Anti Korupsi Jabar menyatakan bahwa laporan ini tidak memiliki muatan politik, melainkan murni demi penegakan hukum. Mereka menyoroti peningkatan penyalahgunaan wewenang di beberapa dinas menjelang Pilkada, di mana praktik gratifikasi seolah-olah menjadi hal biasa. “Kami tidak bertendensi politik. Ini murni untuk pengungkapan kasus korupsi di Kabupaten Bandung,” tegas Indra.
Koalisi juga mengungkap adanya iuran terselubung demi kepentingan pribadi di beberapa dinas. Mereka menganggap beberapa dinas, seperti Dinas PUTR Kabupaten Bandung, DisperKintan, DPMD, dan Dinas LH, beroperasi layaknya “kerajaan kecil” yang kebal hukum. Pihaknya juga mempertanyakan peran Inspektorat Kabupaten Bandung dan menuding beberapa oknum dari BPK RI Provinsi terlibat dalam praktik-praktik tidak sehat ini.
Koalisi menyadari bahwa meskipun tengah dalam masa Pilkada, penanganan kasus ini tetap harus berjalan dan akan terus mereka kawal demi menegakkan hukum dan keadilan di Kabupaten Bandung. Mereka juga melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung dan Bareskrim Mabes Polri, dengan alasan bahwa praktik premanisme oleh beberapa pengusaha dibiarkan tanpa tindakan yang tegas.
