RUTENG|| jatenggayengnews.com – Perlindungan pekerja migran Indonesia dari ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) membutuhkan sinergi antara gereja, pemerintah, dan masyarakat. Upaya tersebut harus dimulai dari tingkat desa melalui edukasi migrasi aman, penguatan komunitas, serta pendampingan calon pekerja migran.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Eksekutif Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran Perantau (KKP-PMP) Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), RD Marthen L.P. Jenarut, dalam seminar nasional bertajuk “Gerakan Migrasi Aman, Perlindungan Pekerja Migran Dimulai dari Desa”.
Seminar yang berlangsung di Aula Assumpta Ruteng, Rabu (4/11/2026), diselenggarakan melalui kerja sama dengan Stella Maris Batam, bagian dari jaringan global Stella Maris di bawah naungan Misionaris Scalabrinian yang dipimpin Padre Yansen Guntur, CS.
Dalam pemaparannya, RD Marthen menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran tidak boleh hanya dilakukan ketika terjadi persoalan. Pencegahan harus dibangun sejak awal, terutama di lingkungan keluarga dan desa asal para calon pekerja migran.
Migrasi Aman Harus Menjamin Martabat Manusia
RD Marthen menekankan bahwa keberhasilan migrasi tidak cukup diukur dari besarnya remitansi atau jumlah pekerja yang berangkat melalui jalur prosedural.
Menurutnya, ukuran utama keberhasilan migrasi adalah jaminan bahwa pekerja migran dapat berangkat, bekerja, dan kembali ke tanah air dalam keadaan aman, bebas, adil, serta bermartabat.
Ia mengingatkan bahwa pekerja migran bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan manusia yang memiliki hak dan martabat yang harus dihormati.
Ancaman seperti penipuan perekrutan, kerja paksa, kekerasan, hingga TPPO menjadi persoalan serius yang perlu diantisipasi melalui perlindungan hukum dan sosial sejak sebelum keberangkatan.
Penguatan Komunitas dan Kolaborasi Lintas Sektor
Dalam seminar tersebut, KKP-PMP KWI juga menyoroti persoalan pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menghadapi berbagai masalah di luar negeri.
Sebagian besar pekerja migran asal NTT yang meninggal dalam persoalan tersebut diketahui berstatus nonprosedural. Kondisi ini menunjukkan pentingnya memperkuat edukasi dan pendampingan bagi calon pekerja migran sejak tingkat desa.
Untuk menjawab tantangan tersebut, KKP-PMP KWI mendorong penerapan model pastoral Manggarai Raya melalui kolaborasi keluarga, Kelompok Basis Gereja (KBG), paroki, lembaga pendidikan, keuskupan, pemerintah daerah, hingga BP3MI.
Pendekatan kearifan lokal melalui musyawarah komunitas atau lonto leok juga menjadi salah satu strategi untuk memperkuat kesadaran masyarakat mengenai migrasi aman.
Tujuh Aksi Prioritas Perlindungan Migran
Seminar nasional tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk menggerakkan tujuh aksi prioritas pastoral dalam perlindungan pekerja migran.
Aksi tersebut mencakup pendidikan migrasi aman, pembentukan paroki peduli migran, pencegahan TPPO melalui ruang digital, penguatan paralegal pastoral, serta pemberdayaan ekonomi dan reintegrasi purna migran.
Melalui gerakan berbasis komunitas lokal, gereja dan negara diharapkan dapat membangun sistem perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja migran dan keluarganya.
Dengan demikian, migrasi tidak hanya menjadi jalan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi juga memastikan setiap pekerja migran mendapatkan perlindungan dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaannya.
