JAKARTA || Jatenggayengnews.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan menjadi sorotan masyarakat Indonesia maupun negara tetangga, Malaysia dan Singapura. Dampak kabut asap lintas batas tersebut mendorong anggota parlemen Malaysia, Kalam Salan, menyampaikan seruan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar segera mengambil langkah penanganan.
Menariknya, Kalam menyampaikan seruan tersebut menggunakan bahasa Jawa dalam sidang Dewan Rakyat Malaysia, Rabu (21/10/2026). Sebelum memulai pernyataannya, ia meminta izin kepada pimpinan sidang untuk berbicara dalam bahasa Jawa.
“Mungkin para pemimpin di sana, yang kebanyakan bersuku Jawa, tidak mengerti bahasa Melayu. Dengan izin Yang Berhormat Ketua Dewan, izinkan saya berbicara dalam bahasa Jawa,” ujar Kalam.
Di hadapan para legislator Malaysia, Kalam kemudian menyapa Prabowo dengan bahasa Jawa yang santun. “Assalamualaikum, Pak Prabowo. Pripun kabare? Paringi waras, nggih,” ucapnya.
Setelah menyampaikan salam, Kalam langsung menyoroti persoalan kabut asap yang menurutnya mengganggu kehidupan masyarakat Malaysia. Ia menyebut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia membuat warga mengalami kesulitan bernapas, batuk, serta gangguan pada tenggorokan.
“Kula arep ngomong soal asap kabut sing saben taun kok metu saka Indonesia nganti Malaysia. Pak, asap saka kobongan alas kuwi nggawe wong Malaysia susah arep ambegan. Akeh sing watuk, tenggorokane padha gatel, lan sesek ambegane,” tegasnya.
Kalam juga menyinggung dampak kabut asap terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut dapat mengganggu kegiatan belajar di sekolah, mengurangi aktivitas pariwisata, serta menghambat pekerjaan masyarakat di sektor perkebunan.
“Sekolah nganti tutup, pariwisata dadi sepi, lan wong-wong sing nyambut gawe neng kebon ora bisa padha kerja,” ungkapnya.
Dalam pernyataannya, Kalam turut menyoroti nasib pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di perkebunan Malaysia. Ia mengingatkan bahwa dampak kabut asap tidak hanya dirasakan warga setempat, tetapi juga pekerja asal Indonesia yang menggantungkan penghasilan dari pekerjaan harian.
“Sing susah ora mung wong Malaysia, Pak. Wong Indonesia sing nyambut gawe neng kebon Malaysia ya melu susah akibat asap iki, Pak. Ora bisa kerja, ora oleh duit. Urip arep terus piye? Arep ngirim duit kanggo anak bojo neng Indonesia,” ujarnya.
Menurut Kalam, terganggunya aktivitas kerja berpotensi memengaruhi pendapatan para pekerja migran dan kemampuan mereka mengirimkan uang kepada keluarga di Indonesia. Karena itu, persoalan kabut asap dinilainya memiliki dampak lintas negara yang perlu ditangani bersama.
Kalam juga mengkritik pernyataan yang menjadikan kontribusi hutan Indonesia dalam menghasilkan oksigen bagi negara tetangga sebagai bahan candaan. Ia menilai persoalan polusi udara dan kesehatan masyarakat seharusnya tidak diperlakukan sebagai bahan lelucon.
“Mula, aja malah iki digawe guyonan, digawe lucu-lucuan, ngomong nek Indonesia wis ngirim oksigen neng Malaysia. Alas Malaysia kuwi apa, mung pokok plastik? Ora bisa ngasilake oksigen?” sindirnya.
Lebih lanjut, Kalam meminta Presiden Prabowo mendorong penanganan karhutla secara menyeluruh, mulai dari pemadaman titik api, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran, hingga penguatan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“Pak Prabowo, tulung masalah iki enggal ditangani. Kobongan alas kudu dipateni. Aja meneh-meneh saben taun Malaysia lan Indonesia padha nandhang susah merga asap,” desaknya.
Menutup pernyataannya, Kalam menyampaikan harapan agar masyarakat di kawasan Asia Tenggara dapat menikmati lingkungan yang sehat, udara bersih, dan langit cerah tanpa terganggu kabut asap.
“Kita kabeh pengin langit padhang gumebyar, udarane resik, ambegane lega, lan uripe sehat saklawase. Kula matur nuwun, Bapak Presiden,” tutupnya.
Pernyataan tersebut kembali menyoroti pentingnya penanganan karhutla secara serius dan berkelanjutan. Selain berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, kabut asap juga dapat berdampak pada pendidikan, kegiatan ekonomi, pariwisata, serta penghidupan masyarakat di negara-negara yang terdampak.
