JAKARTA | Jatenggayengnews.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah kembali menjadi sorotan. Hasil survei Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) belum merasakan peluang usaha baru dari program tersebut.
Berdasarkan survei terhadap 1.806 pelaku UMKM formal dan informal pada Agustus 2026, sekitar 82 persen responden menyatakan program MBG belum membuka peluang usaha baru bagi mereka. Temuan ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana program tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil di daerah.
Data tersebut dipublikasikan INDEF dalam kajian Pandangan dan Keterlibatan UMKM pada Program MBG dan KDMP pada Oktober 2026. .
Keterlibatan UMKM Masih Rendah
Dalam kajiannya, INDEF menemukan bahwa meskipun 97 persen responden telah mengetahui program MBG dan program tersebut hadir di 92 persen desa atau kelurahan tempat responden berada, keterlibatan UMKM dalam rantai pasok masih terbatas.
Hanya sekitar 5 persen UMKM formal dan 1 persen UMKM informal yang telah bermitra atau sedang menjajaki kemitraan dengan program MBG.
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara jangkauan program pemerintah dan kesempatan yang tersedia bagi pelaku usaha lokal. Padahal, pengadaan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan program berpotensi menjadi pasar bagi petani, pedagang, serta produsen makanan skala kecil.
INDEF menilai, besarnya belanja pemerintah tidak secara otomatis menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata. Dampaknya sangat bergantung pada siapa yang menjadi pemasok kebutuhan program dan dari mana bahan baku tersebut diperoleh.
Sebanyak 22 Persen UMKM Melaporkan Penurunan Usaha
Selain minimnya peluang usaha baru, survei INDEF juga menemukan bahwa 22 persen responden melaporkan penurunan kegiatan usaha yang mereka kaitkan dengan program MBG. Sebaliknya, hanya sekitar 5 persen yang menyatakan kegiatan usahanya mengalami peningkatan.
Dampak penurunan tersebut lebih terasa pada UMKM informal. Dalam kelompok ini, sekitar 26 persen responden melaporkan penurunan usaha, sedangkan hanya 2 persen yang mengalami peningkatan.
Salah satu kemungkinan yang disoroti dalam kajian tersebut adalah terjadinya pergeseran permintaan. Pedagang makanan dan kantin di sekitar sekolah, misalnya, berpotensi kehilangan sebagian pembeli ketika kebutuhan makan siswa dipenuhi melalui program MBG.
Namun, temuan survei ini menggambarkan pengalaman dan persepsi responden, sehingga tidak serta-merta membuktikan bahwa MBG menjadi satu-satunya penyebab penurunan usaha.
INDEF Dorong Perbaikan Rantai Pasok
INDEF menilai pemerintah perlu memperluas keterlibatan UMKM lokal agar manfaat ekonomi program MBG tidak hanya terkonsentrasi pada pemasok tertentu.
Salah satu langkah yang direkomendasikan adalah membuka informasi kebutuhan bahan baku setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari jenis komoditas, volume, jadwal pembelian, hingga harga acuan dan prosedur menjadi pemasok.
Selain itu, pemerintah didorong menetapkan target belanja lokal yang terukur serta memberikan kepastian kontrak dan waktu pembayaran kepada pemasok. Dengan demikian, pelaku UMKM memiliki kepastian permintaan sebelum meningkatkan kapasitas produksi atau mengakses pembiayaan usaha.
INDEF juga menyarankan agar usaha informal memperoleh pendampingan untuk memenuhi persyaratan legalitas, sertifikasi pangan, dan pencatatan keuangan sehingga memiliki kesempatan lebih besar untuk masuk ke rantai pasok program pemerintah.
MBG Berpotensi Menggerakkan Ekonomi Daerah
Meski menemukan berbagai kendala, hasil kajian tersebut tidak berarti program MBG sama sekali tidak memiliki potensi ekonomi. Program ini dapat menjadi pasar besar bagi produsen lokal apabila sistem pengadaannya dirancang agar melibatkan lebih banyak pelaku usaha kecil.
Kunci keberhasilannya terletak pada pemerataan kesempatan kemitraan, transparansi pengadaan, serta kemampuan menghubungkan kebutuhan dapur MBG dengan produksi petani dan UMKM di wilayah sekitarnya.
Karena itu, temuan survei INDEF dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan program, sehingga tujuan pemenuhan gizi masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi lokal.
Evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran pemerintah tidak hanya mendukung operasional program, tetapi turut menciptakan kesempatan usaha, menjaga keberlangsungan pedagang kecil, dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
