Empat Kendaraan PT SPILL Diduga Bermasalah, AMI Desak Penegakan Hukum

Tentang Kami15 Dilihat

SURABAYA – JATENGGAYENGNEWS.COM – Dugaan ketidaksesuaian nomor mesin pada empat kendaraan milik PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPILL) menjadi sorotan Aliansi Madura Indonesia (AMI). Persoalan tersebut mencuat setelah kendaraan-kendaraan itu menjalani pengujian kendaraan bermotor atau uji KIR di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Tandes, Surabaya.

Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian identitas kendaraan dengan dokumen resmi serta mekanisme pemeriksaan yang dilakukan dalam proses uji KIR.

Berdasarkan pemberitaan Bnews Nasional pada Sabtu (24/10/2026), bukti foto disebut menjadi salah satu bahan untuk menelusuri dugaan ketidaksesuaian nomor mesin tersebut. Meski demikian, dugaan manipulasi masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.

AMI Minta Aparat Mengusut Tuntas

Aliansi Madura Indonesia mendesak aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap empat kendaraan yang dipersoalkan. Pemeriksaan dinilai perlu mencakup nomor mesin, dokumen identitas kendaraan, serta catatan pengujian yang tersimpan di UPTD PKB Tandes.

BACA JUGA  Keluarga Tolaik Tegas Tolak Keterlibatan Preman dalam Sengketa Tanah Oenunu, Batuplat

AMI juga meminta agar penanganan perkara tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, aparat diharapkan menelusuri pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut.

Organisasi itu menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus ditangani berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Direktur Utama PT SPILL Diminta Diperiksa

Sorotan AMI turut mengarah kepada Direktur Utama PT SPILL. AMI mendesak agar pihak yang bersangkutan diperiksa apabila ditemukan bukti yang relevan mengenai keterlibatan atau tanggung jawabnya dalam dugaan tersebut.

Namun, penentuan tanggung jawab pidana harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan. Tidak tepat menyimpulkan seseorang bersalah sebelum terdapat bukti yang cukup dan proses hukum yang sah.

Selain manajemen perusahaan, proses pemeriksaan juga diharapkan menelusuri kemungkinan adanya kelalaian atau pelanggaran dalam pelaksanaan pengujian kendaraan.

BACA JUGA  Jabat Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, Wamendagri Ribka Siap Kawal Sinkronisasi Program Pembangunan

Dishub Surabaya Diharapkan Memberikan Klarifikasi

UPTD PKB Tandes dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya turut menjadi perhatian dalam persoalan ini. Publik membutuhkan penjelasan mengenai prosedur pemeriksaan nomor mesin, pencocokan data kendaraan dengan dokumen resmi, serta tindak lanjut apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Klarifikasi dari pihak terkait diperlukan untuk memastikan apakah proses pengujian telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Apabila ditemukan kelemahan dalam pengawasan, evaluasi juga perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.

Di sisi lain, manajemen PT SPILL diharapkan memberikan penjelasan resmi mengenai dugaan ketidaksesuaian nomor mesin pada empat kendaraannya.

Menunggu Hasil Pemeriksaan Resmi

Untuk memastikan duduk perkara, pemeriksaan fisik kendaraan perlu disandingkan dengan dokumen kepemilikan, identitas kendaraan, dan catatan resmi pengujian KIR.

Langkah tersebut penting untuk mengetahui apakah ketidaksesuaian yang dipersoalkan disebabkan oleh kesalahan administrasi, kelalaian pemeriksaan, atau terdapat unsur pelanggaran yang disengaja.

BACA JUGA  Kasus Mobil Hilang saat Urus Pajak di Samsat Pemalang, Polisi Beberkan Modus Pelaku!

Hingga informasi dalam pemberitaan yang menjadi rujukan ini, belum terdapat keterangan resmi yang memastikan bahwa dugaan manipulasi nomor mesin tersebut telah terbukti secara hukum.

Karena itu, semua pihak perlu mengedepankan asas praduga tak bersalah sembari mendorong proses pemeriksaan yang transparan, objektif, dan akuntabel.

AMI berharap aparat penegak hukum serta instansi terkait dapat memberikan kejelasan berdasarkan hasil pemeriksaan. Apabila ditemukan tindak pidana, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Gambar 3
file:///C:/Users/user/Downloads/WhatsApp%20Image%202026-07-14%20at%2009.15.01.jpeg
Gambar 1 Gambar 2