BALIKPAPAN || jatenggayengnews.com — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan pemerintah pusat terus mengevaluasi dan mematangkan berbagai kebijakan yang berdampak terhadap daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan efisien sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
Hal itu disampaikan Bima saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (Kaltimtara) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Platinum, Kota Balikpapan, Kamis (3/9/2026).
“Pemerintah itu pada intinya, kalau kita amati ya, ini berusaha melakukan dua hal. Yang pertama adalah mengevaluasi tata kelola pemerintahan, termasuk keuangan negara dan keuangan daerah, agar lebih efektif dan efisien,” ujar Bima.
Menurutnya, proses evaluasi tersebut tidak berhenti pada peninjauan kebijakan, tetapi dilanjutkan dengan pematangan formulasi agar implementasinya dapat menyesuaikan kondisi di masing-masing daerah.
Dalam proses tersebut, Kemendagri berperan memberikan masukan kepada kementerian terkait berdasarkan pemetaan kondisi serta dampak kebijakan yang dirasakan pemerintah daerah.
“Tugas dari Kemendagri adalah memberikan masukan kepada kementerian terkait dan Kementerian Keuangan atas dampak-dampak tadi,” jelasnya.
Bima mencontohkan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi terhadap kemampuan fiskal daerah. Oleh karena itu, Kemendagri melakukan pemetaan untuk mengetahui sejauh mana daerah mampu memenuhi kebutuhan pelayanan dasar serta menjalankan kewajiban belanja.
Ia menambahkan, pola evaluasi dan pemberian masukan tersebut juga diterapkan terhadap berbagai kebijakan pemerintah lainnya. Menurutnya, dinamika yang terjadi di lapangan harus menjadi salah satu pertimbangan dalam menyempurnakan formulasi kebijakan.
“Jadi, setiap kebijakan kita lihat dampaknya, kita petakan, dan kemudian kita berikan masukan agar kebijakan tersebut bisa berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kondisi daerah,” ujarnya.
Bima juga mendorong agar setiap potensi dampak kebijakan dihitung melalui simulasi berbasis data. Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih konkret sebelum mengambil maupun menyesuaikan suatu kebijakan.
Simulasi berbasis data juga dinilai dapat membantu pemerintah mengantisipasi berbagai konsekuensi kebijakan terhadap kemampuan fiskal dan perekonomian daerah.
Dengan langkah tersebut, pemerintah pusat diharapkan dapat terus menyempurnakan kebijakan yang tidak hanya efektif dari sisi tata kelola, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan memperkuat perekonomian daerah.
Turut hadir dalam forum tersebut Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Direktur Utama PT BPD Kaltimtara Romy Wijayanto, Direktur Kredit PT BPD Kaltimtara Viky Pujo Rahmanto, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Puspen Kemendagri
