JAKARTA || jatenggayengnews.com — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memaparkan sejumlah program pembangunan yang dinilai memiliki dampak langsung bagi masyarakat dalam penilaian tahap III Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026.
Paparan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).
Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi menjelaskan arah pembangunan Jawa Tengah melalui konsep Trisula Pembangunan, yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), percepatan pertumbuhan ekonomi, serta penurunan angka kemiskinan.
Ketiga agenda tersebut diperkuat dengan tata kelola pemerintahan dan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan.
Sejumlah capaian pembangunan juga dipaparkan. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada semester I 2026 tercatat mencapai 5,80 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,45 persen.
Sementara itu, tingkat kemiskinan Jawa Tengah berada di angka 9,21 persen dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,3 persen.
Pada sektor ekonomi, Pemprov Jateng terus mendorong investasi sebagai salah satu motor pertumbuhan sekaligus pembuka lapangan pekerjaan. Sepanjang 2025, realisasi investasi di Jawa Tengah mencapai sekitar Rp110 triliun.
Sedangkan pada semester I 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp59,94 triliun. Investasi tersebut juga diikuti dengan penyerapan tenaga kerja yang mencapai sekitar 213 ribu orang.
Di bidang peningkatan kualitas SDM, pemerintah provinsi memperkuat sektor kesehatan dan pendidikan. Salah satu program unggulan di bidang kesehatan adalah Dokter Spesialis Keliling (Speling) yang ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Sejak 2025 hingga 27 Agustus 2026, program Speling telah dilaksanakan sebanyak 1.607 kali di 1.466 desa dan kelurahan. Program tersebut tercatat telah menjangkau lebih dari 128 ribu sasaran.
Sementara dalam penanganan kemiskinan, intervensi dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, perbaikan rumah, peningkatan keterampilan, hingga memperluas akses masyarakat terhadap pekerjaan.
Ahmad Luthfi mengaku optimistis menghadapi penilaian tahap III PPD 2026 setelah Jawa Tengah berhasil masuk dalam tiga besar provinsi secara nasional.
Menurutnya, capaian tersebut bukan sekadar persoalan penghargaan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat perencanaan pembangunan agar program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita tetap optimistis. Ini memberikan semangat dalam membuat perencanaan pembangunan Jawa Tengah,” kata Ahmad Luthfi didampingi Kepala Bappeda Jawa Tengah Yusmanto.
Ia menegaskan, pembangunan daerah membutuhkan program dan perencanaan yang jelas serta berkesinambungan. Arah pembangunan di tingkat provinsi harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat hingga kabupaten/kota dan desa.
Ahmad Luthfi mencontohkan, RPJMN kemudian dijabarkan melalui RPJMD dan selanjutnya diterjemahkan dalam berbagai program prioritas di daerah.
“Misalnya mengentaskan kemiskinan, mulai dari sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Berbagai program tersebut kemudian diteruskan hingga tingkat kabupaten/kota bahkan desa, sehingga kebijakan pembangunan dapat lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Ahmad Luthfi, proses penilaian Bappenas juga menjadi kesempatan bagi Jawa Tengah untuk menunjukkan bahwa pembangunan daerah memiliki arah dan panduan yang jelas serta melibatkan berbagai unsur di daerah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, keberhasilan Jawa Tengah masuk tiga besar PPD 2026 menjadi bentuk apresiasi terhadap proses pembangunan yang telah dijalankan pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, minimal hari ini kita sudah diundang untuk masuk tiga besar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di Jawa Tengah setidaknya mendapat apresiasi,” kata Sumarno.
Ia menjelaskan, proses penilaian tidak hanya menggali program yang telah dilaksanakan, tetapi juga melihat dampak program tersebut terhadap masyarakat.
“Suasananya lebih banyak diskusi, karena teman-teman di panitia menanyakan apa yang sudah kita lakukan. Kalau diskusi biasanya yang dilihat adalah dampaknya, apa yang kita lakukan nanti dirasakan bersama,” ujarnya.
Menurut Sumarno, penghargaan dapat menjadi tambahan motivasi bagi pemerintah daerah. Namun, hal yang lebih penting adalah memastikan setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Dalam penilaian Tahap III PPD 2026 tersebut, Jawa Tengah bersaing dalam kelompok tiga besar provinsi bersama Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Dewan juri yang melakukan penilaian terdiri dari Ignasius Jonan, Djohermansyah Djohan, dan Restuardy Daud.
