JAKARTA||Jatenggayengnews.com- Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, mengajak masyarakat melakukan refleksi terhadap kondisi tata kelola pemerintahan di tengah maraknya kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Menurutnya, berbagai perkara tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Dalam pernyataannya, Wilson menilai praktik korupsi yang terjadi di berbagai lembaga negara telah menggerus kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan. Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan seseorang di hadapan hukum.
Wilson juga mengajak masyarakat agar tidak bersikap apatis terhadap persoalan korupsi. Ia menilai partisipasi publik diperlukan untuk mengawal jalannya pemerintahan serta memastikan penyelenggaraan negara tetap berlandaskan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi.
Menurutnya, hubungan antara negara dan rakyat merupakan bagian dari kontrak sosial yang bertujuan melindungi hak-hak warga negara serta mewujudkan kesejahteraan bersama. Karena itu, ia berpandangan bahwa nilai-nilai tersebut perlu terus diperkuat melalui reformasi tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum yang berintegritas.
Wilson mengaitkan pandangannya dengan konsep kontrak sosial yang dikemukakan para filsuf seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Ia menilai gagasan tersebut menegaskan bahwa legitimasi pemerintahan berasal dari kepercayaan rakyat dan harus dijalankan untuk melindungi kepentingan masyarakat.
Dalam konteks Indonesia, ia menegaskan bahwa tujuan penyelenggaraan negara telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai-nilai Pancasila, yang menekankan perlindungan terhadap seluruh rakyat, kesejahteraan umum, dan keadilan sosial.
PPWI berharap upaya pemberantasan korupsi terus diperkuat melalui penegakan hukum yang profesional, independen, dan transparan. Organisasi tersebut juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta menjaga nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum.
Catatan: Naskah ini memuat pandangan dan opini dari narasumber mengenai kondisi tata kelola pemerintahan. Sejumlah pernyataan dalam naskah sumber yang menyangkut dugaan terhadap individu atau lembaga tidak disajikan sebagai fakta, kecuali telah didukung putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau data resmi yang dapat diverifikasi.
