JAKARTA || jatenggayengnews.com – Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta agar rencana kenaikan tarif layanan Transjabodetabek tidak dilakukan terlalu tinggi sehingga tetap terjangkau bagi masyarakat yang menggunakan transportasi umum.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memanggil PT Transjakarta dalam rapat kerja untuk membahas wacana penyesuaian tarif yang sebelumnya disampaikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Kemarin kebetulan kita panggil TransJakarta untuk rapat kerja bersama terkait dengan statemen dari Pemprov ada kenaikan tarif Rp10 ribu dan Rp15 ribu, tentunya saya menanyakan secara langsung seperti apa ini,” kata Nova Paloh kepada wartawan, Sabtu (13/6/2026).
Menurut Nova, kondisi fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang menghadapi tekanan akibat situasi global yang berdampak pada kemampuan anggaran daerah. Sementara itu, pemerintah juga menanggung beban subsidi yang cukup besar untuk mendukung operasional transportasi publik.
Ia menjelaskan, jumlah penumpang Transjakarta mencapai sekitar 1,4 juta orang per hari atau lebih dari 400 juta penumpang setiap tahun. Untuk mendukung layanan tersebut, pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp9.000 per penumpang. Selain itu, layanan JakLingko juga diberikan secara gratis kepada masyarakat.
“Artinya memang kondisi fiskal ini lagi tidak bagus, memang ada wacana dari Pemprov untuk menaikkan (tarif),” ujarnya.
Meski demikian, politisi Partai NasDem tersebut meminta agar rencana penyesuaian tarif dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat pengguna transportasi umum.
Menurutnya, apabila kenaikan tarif memang harus dilakukan, besarannya diharapkan tidak terlalu jauh dari tarif yang berlaku saat ini.
“Saya sampaikan bisa nggak kalau misalnya pun naik, jangan terlalu jomplang tapi harus dilihat lagi, harus FGD (Forum Group Discussion) dulu nih untuk bagaimana sih kesiapan masyarakat,” katanya.
Nova menilai forum diskusi bersama masyarakat dan pengguna Transjabodetabek perlu dilaksanakan sebelum kebijakan baru ditetapkan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui kesiapan masyarakat sekaligus menampung aspirasi para pengguna layanan.
Sebelumnya, wacana penyesuaian tarif Transjabodetabek mencuat seiring pengoperasian sejumlah rute baru yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga, termasuk layanan menuju Bandara Soekarno-Hatta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai tarif Rp3.500 yang berlaku saat ini sudah tidak lagi sejalan dengan kebutuhan operasional beberapa rute antarkota yang memiliki jarak tempuh lebih panjang.
Meski terdapat rencana kenaikan tarif, Pemprov DKI Jakarta memastikan subsidi transportasi publik tetap diberikan guna menjaga keberlangsungan layanan serta meningkatkan kualitas transportasi massal bagi masyarakat.
Di sisi lain, sebagian masyarakat berharap tarif Transjabodetabek tetap dipertahankan. Sejumlah pengguna menilai layanan tersebut masih menjadi moda transportasi yang paling terjangkau untuk mendukung mobilitas sehari-hari, terutama bagi para pekerja yang melakukan perjalanan dari wilayah penyangga menuju Jakarta.
Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih melakukan pembahasan terkait besaran tarif baru yang akan diberlakukan dan belum mengumumkan keputusan final mengenai penyesuaian tarif tersebut.
