KEBUMEN||Jatenggayengnews_Pembangunan jalan, pelayanan publik hingga berbagai program pembangunan di desa membutuhkan dukungan pendanaan yang kuat. Salah satu sumber pendapatan yang menjadi penopang penting pembangunan daerah tersebut berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Kebumen terus mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Upaya tersebut dilakukan seiring komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah secara transparan dan akuntabel, sehingga manfaatnya dapat kembali dirasakan masyarakat.
Komitmen itu ditegaskan dalam kegiatan Gebyar Pajak Daerah Tahun 2026 dan Monitoring Evaluasi KKPD yang berlangsung di Pendopo Kabumian, Senin (10/8/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Kebumen menekankan bahwa pajak daerah memiliki peran strategis dalam mendukung keberlangsungan pembangunan. Semakin baik tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kesadaran masyarakat Kebumen dalam membayar pajak pun menunjukkan perkembangan positif. Hal tersebut terlihat dari peningkatan penerimaan pajak daerah dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2021, penerimaan pajak daerah tercatat sebesar Rp121,7 miliar. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi Rp222,7 miliar pada 2025.
Untuk tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Kebumen menargetkan penerimaan pajak daerah dapat mencapai Rp238 miliar. Target tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang untuk terus memperkuat pendapatan asli daerah.
Peningkatan penerimaan pajak tidak hanya menjadi angka dalam laporan keuangan pemerintah. Dana yang terkumpul dari masyarakat tersebut kembali digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, pelayanan masyarakat, hingga pembangunan di tingkat desa membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Karena itu, pembayaran pajak menjadi salah satu bentuk kontribusi langsung masyarakat terhadap pembangunan daerah.
Salah satu jenis pajak yang terus didorong kepatuhannya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2.
Hingga 31 Juli 2026, pembayaran PBB-P2 di Kebumen telah mencapai Rp41,1 miliar dari sebanyak 879.555 objek pajak. Capaian tersebut menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah.
Menariknya, manfaat dari penerimaan pajak tersebut juga diarahkan kembali ke masyarakat di tingkat desa. Sebanyak 397 desa telah memenuhi syarat untuk menerima Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD).
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya hubungan langsung antara kepatuhan masyarakat membayar pajak dengan keberlanjutan pembangunan. Pajak yang dibayarkan masyarakat pada akhirnya ikut menopang program pemerintah yang manfaatnya dapat dirasakan kembali oleh warga.
Pemkab Kebumen pun terus berupaya membangun kesadaran bahwa membayar pajak bukan semata-mata kewajiban administratif. Lebih dari itu, pajak merupakan bentuk gotong royong masyarakat dalam membiayai pembangunan daerah.
Dengan meningkatnya kesadaran membayar pajak, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk menjalankan program pembangunan. Di sisi lain, masyarakat juga dapat mengawal agar penggunaan pendapatan daerah dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya.
Melalui Gebyar Pajak Daerah Tahun 2026, Pemkab Kebumen berharap kesadaran dan kepatuhan masyarakat semakin meningkat. Pemerintah juga berkomitmen menjaga pengelolaan pendapatan daerah agar tetap transparan dan akuntabel.
Peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun menjadi sinyal positif bagi Kebumen. Jika kesadaran masyarakat terus tumbuh dan pengelolaan dilakukan secara baik, pajak dapat menjadi kekuatan penting untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Kebumen.
