SEMARANG || jatenggayengnews.com — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali memperkuat birokrasi pemerintahan melalui pelantikan lima pejabat fungsional baru di lingkungan Pemprov Jateng, Rabu (6/5/2026).
Pelantikan yang berlangsung di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah itu dipimpin langsung Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari langkah reformasi birokrasi yang terus didorong Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, guna menghadirkan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, kompeten, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Sekda Jateng, Sumarno, menegaskan bahwa pengangkatan pejabat fungsional bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari penguatan kapasitas organisasi pemerintahan berbasis kompetensi.
“Kami mengucapkan selamat kepada teman-teman semua yang hari ini dilantik menjadi pejabat fungsional di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan jabatan ini, tentu ada komitmen yang harus diperkuat, yakni meningkatkan kinerja dan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, para pejabat yang dilantik berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) berbeda sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata sesuai bidang keahlian masing-masing.
Menurutnya, setiap ASN memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Karena itu, profesionalisme harus menjadi standar utama dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Teman-teman harus bisa berkontribusi sesuai kompetensi dan jabatan masing-masing di OPD tempat bertugas. Tugas kita sebagai ASN adalah melayani masyarakat sebaik-baiknya,” katanya.
Selain profesionalisme, Sekda juga menyoroti pentingnya integritas sebagai fondasi utama birokrasi yang sehat dan terpercaya. Ia menilai kemajuan daerah maupun bangsa sangat bergantung pada kualitas integritas aparatur negara.
“Negara ini akan maju jika dibangun di atas integritas, dan integritas dimulai dari kejujuran terhadap diri sendiri,” tegasnya.
Ia menambahkan, ASN yang telah menerima gaji dan tunjangan dari negara harus menjawabnya dengan tanggung jawab moral untuk bekerja secara jujur, disiplin, dan penuh dedikasi.
“Kalau kita bisa jujur pada diri sendiri, maka kita akan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dari situlah integritas dibangun,” imbuhnya.
Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/1471/2026 tentang Pengangkatan ke Dalam Jabatan Fungsional Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Adapun lima pejabat fungsional yang dilantik berasal dari sejumlah perangkat daerah strategis, yakni Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Bagian Humas dan Protokol Biro Umum, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta dua pejabat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Pemprov Jateng berharap penguatan jabatan fungsional tersebut mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, responsif, dan berdampak langsung bagi pelayanan masyarakat.
