JAKARTA || jatenggayengnews.com – Pengadaan motor listrik untuk operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan publik setelah video ratusan unit kendaraan berstiker Badan Gizi Nasional viral di media sosial. Dalam video tersebut, kendaraan terlihat masih terbungkus plastik dan disebut akan digunakan untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengonfirmasi pengadaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa motor listrik itu merupakan bagian dari anggaran tahun 2025 untuk menunjang tugas kepala SPPG di berbagai daerah.
“Pengadaan ini sudah masuk dalam rencana anggaran 2025 dan ditujukan untuk mendukung operasional di lapangan,” ujar Dadan.
Ia menegaskan bahwa kendaraan tersebut belum didistribusikan karena masih menunggu proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN). Proses ini, kata dia, merupakan tahapan wajib sebelum aset pemerintah dapat digunakan.
Realisasi pengadaan dilakukan secara bertahap sejak Desember 2025. Dari total pesanan sebanyak 25.000 unit, sebanyak 21.801 unit telah terealisasi. Dadan juga membantah kabar yang menyebut jumlah pengadaan mencapai 70.000 unit.
“Angka 70.000 unit itu tidak benar. Yang sesuai rencana adalah 25.000 unit,” tegasnya.
Meski demikian, kebijakan ini menuai beragam reaksi di media sosial. Sejumlah warganet mempertanyakan urgensi pengadaan kendaraan tersebut di tengah kondisi ekonomi dan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Beberapa di antaranya membandingkan dengan kesejahteraan tenaga pendidik di daerah terpencil yang dinilai masih membutuhkan perhatian lebih.
Selain itu, kritik juga muncul terkait timing pengadaan di tengah situasi global yang tidak stabil. Warganet menilai pemerintah seharusnya lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja negara.
Sorotan ini muncul bersamaan dengan laporan defisit anggaran negara. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp240,1 triliun hingga akhir Maret 2026, atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Defisit terjadi karena percepatan belanja pemerintah di awal tahun, agar distribusinya lebih merata dan tidak menumpuk di akhir periode,” jelas Purbaya.
Ia juga mengakui bahwa anggaran untuk Badan Gizi Nasional menjadi salah satu komponen belanja yang cukup besar dan berkontribusi terhadap peningkatan pengeluaran negara di awal tahun.
Dengan berbagai respons yang muncul, pengadaan motor listrik MBG kini tidak hanya menjadi isu teknis, tetapi juga memicu perdebatan lebih luas mengenai prioritas anggaran dan transparansi kebijakan publik.
