Jakarta || jatenggayengnews.com – Wacana baru terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menjadi sorotan publik. Badan Gizi Nasional (BGN) kini tengah mengkaji skema penyaluran MBG melalui kantin sekolah sebagai alternatif untuk meningkatkan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan kepada para siswa.
Gagasan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Menurutnya, berbagai opsi sedang dipertimbangkan guna memastikan program prioritas nasional tersebut dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
“Jadi ada beberapa alternatif, intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN,” ujar Nanik.
Dalam skema yang sedang dikaji, BGN tidak lagi berfokus pada pembangunan dapur baru dalam jumlah besar. Sebaliknya, pemerintah membuka peluang pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia, termasuk kantin-kantin sekolah yang dinilai memiliki potensi mendukung distribusi makanan bergizi kepada siswa.
“Kita intinya tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur, misalnya kantin sekolah,” tegas Nanik.
Wacana ini kembali mengemuka setelah pergantian kepemimpinan di tubuh BGN. Pendekatan baru tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk menekan biaya operasional sekaligus memperluas jangkauan program secara lebih efisien.
Sebenarnya, usulan pelibatan kantin sekolah dalam program MBG bukan hal baru. Gagasan tersebut pernah mencuat pada 2025, terutama setelah sejumlah kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG memicu evaluasi terhadap sistem distribusi yang digunakan saat itu.
Secara terpisah, Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, pernah menyampaikan bahwa model penyediaan makanan bergizi melalui kantin sekolah telah diterapkan di sejumlah negara, seperti China dan Jepang. Menurutnya, pelibatan kantin sekolah dapat membuat distribusi makanan lebih terfokus dan mudah diawasi.
Said bahkan mengusulkan agar kantin sekolah hanya melayani kebutuhan siswa di lingkungan sekolah masing-masing sehingga beban kerja tidak terlalu besar.
“Bebannya terlalu berat kalau 3.000, disesuaikan saja 1.000,” kata Said saat memberikan pandangan terkait program MBG pada September 2025 lalu.
Ia juga menilai pemerintah dapat mempertimbangkan opsi yang lebih terintegrasi dengan menghadirkan dapur MBG langsung di lingkungan sekolah untuk mempermudah pengelolaan dan pengawasan kualitas makanan.
Meski masih dalam tahap kajian, wacana pemanfaatan kantin sekolah ini menjadi salah satu opsi yang dinilai mampu menjawab tantangan efisiensi anggaran sekaligus menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis yang menyasar jutaan pelajar di seluruh Indonesia.
