ACEH TIMUR || jatenggayengnews.com — Warga Desa Seuneubok Saboh, Kecamatan Pante Bidari, mengeluhkan tidak masuknya desa mereka dalam daftar penerima bantuan Jaminan Hidup (JADUP), meski menjadi salah satu wilayah terdampak banjir paling parah pada akhir 2025 lalu.
Kepala Desa (Geuchik) Seuneubok Saboh, Mukhtar, mengatakan pihaknya telah mengirimkan data lengkap kerusakan rumah warga sejak awal, sesuai permintaan pemerintah kecamatan.
“Kami sudah mengirimkan seluruh data korban, baik yang rumahnya rusak berat, sedang, maupun ringan, sesuai arahan dari kecamatan,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Ia menjelaskan, dua bulan pascabencana, pemerintah sempat menetapkan data penerima bantuan melalui skema By Name By Address (BNBA). Desa Seuneubok Saboh tercatat menerima 49 unit hunian sementara (huntara) yang dibangun di lokasi rumah korban.
Namun, untuk bantuan bagi rumah rusak sedang dan ringan yang dijanjikan masing-masing Rp30 juta dan Rp15 juta, hingga kini belum terealisasi.
“Janji bantuan untuk rumah rusak sedang dan ringan sampai sekarang belum ada, walaupun surat pernyataan sudah dibuat oleh masing-masing korban,” jelasnya.
Mukhtar menegaskan bahwa seluruh proses pendataan telah dilakukan sesuai instruksi dari pihak kecamatan.
“Kami hanya menjalankan apa yang ditugaskan kepada kami sebagai pemerintah desa, sesuai arahan yang kami terima,” tambahnya.
Ironisnya, setelah Hari Raya Idulfitri, pemerintah mulai menyalurkan bantuan JADUP sebesar Rp15.000 per jiwa per hari selama tiga bulan. Namun, Desa Seuneubok Saboh justru tidak tercantum dalam daftar penerima.
“Yang sangat miris, desa kami yang paling parah terkena banjir justru tidak masuk data penerima JADUP. Sementara desa lain yang kerusakannya tidak separah di sini malah mendapat bantuan,” ungkap Mukhtar dengan nada kecewa.
Keluhan serupa juga disampaikan warga yang merasa dirugikan akibat tidak adanya bantuan tersebut. Mereka berharap pemerintah segera melakukan verifikasi ulang data agar bantuan bisa disalurkan secara adil.
“Kami berharap pemerintah daerah segera mengecek ulang data ini, supaya kami juga bisa menerima bantuan untuk bertahan hidup pascabencana,” ujar salah satu warga.
Hingga kini, masyarakat masih menunggu kejelasan dari pemerintah terkait tidak masuknya desa mereka dalam daftar penerima bantuan, meski terdampak cukup parah akibat bencana banjir.
