KOTA MATARAM || Jatenggayengnews.com- Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram telah menetapkan arah kebijakan pembangunan infrastruktur tahun 2026.
Fokus utama pembangunan akan diarahkan pada penyelesaian fasilitas gedung pemerintahan dan pembenahan sarana publik esensial seperti jalan dan drainase.
Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning mengungkapkan bahwa proyek mercusuar yang menjadi perhatian utama adalah pembangunan gedung kantor wali kota yang diberi nama Bale Mentaram.
Selain itu, sejumlah sektor infrastruktur dasar juga tetap mendapatkan alokasi anggaran yang proporsional sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dinas.
“Prioritas pertama ya pasti kantor walikota, kedua ada beberapa jalan. Tupoksi PU ya semua terakomodir, jalan ada yang kita prioritaskan, kemudian drainase, saluran irigasi, sungai, hingga pantai pasti ada jatahnya masing-masing di situ,” ucap Lale setelah dikonfirmasi, Jumat (9/1/2026).
Perbaikan Jalan
Lale menegaskan bahwa fokus tahun ini adalah perbaikan dan pemeliharaan, bukan pembukaan jalan baru.
Antara lain kelanjutan pembangunan di kawasan Nuraksa yang hingga saat ini masih terkendala proses pembebasan lahan.
“Perbaikan, gak ada jalan baru kita. Itu masih dalam pembahasan. Pembebasan lahan ini kan tidak semudah itu. Ada pro kontra dari masyarakat, ada juga yang menginginkan cepat atau lambat karena pembebasan lahan tidak bisa kita lakukan secara parsial, sedangkan dana kita belum siap 100 persen,” jelasnya.
Normalisasi Drainase
Program normalisasi drainase dan peningkatan saluran irigasi juga menjadi agenda penting.
Pemerintah berencana meningkatkan kualitas saluran yang masih berupa tanah menjadi saluran pasangan batu guna meningkatkan efektivitas aliran air.
“Kalau untuk drainase ya paling ke normalisasi sama servis-servis perbaikan. Saluran irigasi kita yang di tengah-tengah kan masih ada yang saluran tanah, itu yang kita tingkatkan menjadi saluran pasangan batu,” tambahnya.
Lale menyebutkan kebutuhan anggaran yang cukup besar hingga mencapai ratusan miliar untuk mencakup seluruh kebutuhan infrastruktur.
Termasuk dana sekitar Rp60 miliar yang terserap untuk kebutuhan kantor wali kota.
Angka pasti DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) masih perlu diverifikasi lebih lanjut.
“Iya ratusan miliar, biar tidak menjadi polemik. Itu untuk jalan dan lain-lain,” pungkasnya.
