jatenggayengnews.com – Laporan dugaan keterlambatan dan tidak tersalurkannya beras bantuan bagi korban banjir mencuat di Kabupaten Bener Meriah. Sejumlah sumber lapangan menyebutkan, beras bantuan dilaporkan masih menumpuk di lingkungan Kantor Bupati, sementara sebagian warga terdampak banjir mengaku belum menerima bantuan pangan secara memadai.
Berdasarkan keterangan warga dan relawan, kondisi tersebut menimbulkan keresahan di tengah situasi darurat. Kebutuhan pangan menjadi hal paling mendesak bagi korban banjir di sejumlah kecamatan, terutama bagi kelompok rentan.
Seorang warga terdampak banjir yang enggan disebutkan namanya mengaku hingga beberapa hari terakhir belum menerima bantuan beras secara merata.
“Kami masih bertahan dengan kondisi seadanya. Sampai sekarang bantuan beras belum kami terima, hanya mengandalkan bantuan dari warga sekitar,” ujarnya.
Sejumlah laporan masyarakat juga menyebut adanya dugaan bahwa sebagian beras bantuan belum disalurkan, sehingga perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut terkait jalur distribusinya.
Menanggapi laporan tersebut, Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi, meminta pemerintah daerah dan aparat terkait segera melakukan klarifikasi terbuka serta audit distribusi bantuan logistik banjir.
“Jika benar ada bantuan beras yang belum tersalurkan kepada korban, kondisi ini harus segera diluruskan. Bantuan kemanusiaan tidak boleh terhambat oleh persoalan administratif atau dugaan penyimpangan apa pun,” tegas Arizal.
Menurutnya, relawan di lapangan masih menemukan korban banjir yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan dasar. “Anak-anak, lansia, dan perempuan adalah kelompok yang paling terdampak. Setiap keterlambatan distribusi bantuan berpotensi memperpanjang penderitaan mereka,” katanya.
Arizal menegaskan pihaknya tidak menuduh siapa pun. Namun, ia menilai transparansi merupakan keharusan demi kepentingan publik dan korban bencana.
“Kalau ada kendala distribusi, sampaikan secara terbuka. Jika ada dugaan penyimpangan, serahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga mendorong inspektorat daerah serta lembaga pengawas negara untuk melakukan pemeriksaan administratif dan logistik guna memastikan seluruh bantuan banjir dikelola dan disalurkan sesuai peruntukannya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk memperoleh keterangan resmi terkait laporan penumpukan beras bantuan dan mekanisme distribusi yang telah dilakukan. Klarifikasi dari pihak terkait akan dimuat secara proporsional sebagai bagian dari hak jawab.
Peristiwa ini kembali menegaskan pentingnya pengelolaan bantuan bencana yang transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada keselamatan serta kebutuhan korban, guna menjaga kepercayaan publik terhadap penanganan bencana.
