BANYUWANGI || jatenggayengnews.com – Dalam upaya memperkuat komitmen terhadap keselamatan wisatawan dan memastikan operasional destinasi berjalan sesuai standar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Banyuwangi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh pengelola destinasi wisata tirta, Selasa (4/11/2025).
Kegiatan bertajuk “Sosialisasi dan Himbauan SOP Destinasi Wisata Tirta” ini berlangsung di Pendopo Pelinggihan Disbudpar Banyuwangi. Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi mitigasi risiko serta upaya peningkatan kualitas pengelolaan destinasi air di Bumi Blambangan.
Hadir dalam kegiatan ini perwakilan pengelola wisata air terkemuka, di antaranya dari Pantai Grand Watudodol, Pantai Cacalan, Pantai Mustika, Pulau Merah, Banyuwangi Park, Bangsring Underwater, Taman Nasional Alas Purwo, dan sejumlah destinasi tirta lainnya di wilayah Banyuwangi.
Rakor dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Disbudpar Banyuwangi, Taufik Rahman, yang menegaskan pentingnya penerapan disiplin terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap destinasi wisata.
“Kepatuhan terhadap SOP adalah kunci utama untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Keselamatan pengunjung harus menjadi napas dalam setiap aktivitas operasional pariwisata,” tegas Taufik.
Menurutnya, sektor wisata air memiliki potensi risiko tinggi, sehingga pengawasan dan kesiapsiagaan pengelola harus terus ditingkatkan.
“Kami tidak hanya menekankan aspek kenyamanan, tetapi juga memastikan kesiapan teknis, infrastruktur, dan sumber daya manusia di setiap destinasi,” ujarnya.
Dalam pembahasan, Disbudpar menyoroti dua fokus utama: penguatan infrastruktur keselamatan dan peningkatan kualitas SDM di lapangan. Pengelola diminta melakukan audit menyeluruh terhadap sarana keselamatan seperti pelampung, rambu peringatan, pagar pengaman, serta menambah petugas pengawas di area rawan.
Selain itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan lifeguard juga menjadi agenda penting.
“Kami akan segera menggelar pelatihan lifeguard secara terpusat, untuk memastikan para penjaga destinasi memiliki kemampuan penyelamatan standar,” jelas Taufik.
Aspek perlindungan asuransi wisata turut menjadi perhatian. Disbudpar mengimbau agar pengelola memberikan informasi yang jelas terkait asuransi keselamatan, kehilangan barang, dan fasilitas parkir guna mencegah kesalahpahaman antara pengelola dan wisatawan.
Pihak Disbudpar juga menekankan pentingnya pemasangan CCTV di area publik destinasi wisata sebagai bagian dari sistem keamanan terpadu.
“Fungsi keamanan tidak boleh hanya mengandalkan petugas di lapangan, tapi juga harus ditopang teknologi,” tambahnya.
Selain aspek keselamatan, rakor juga membahas carrying capacity atau batas maksimum kapasitas pengunjung, agar tidak terjadi over kapasitas yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan. Pengelolaan sampah, perawatan area hijau, serta mitigasi risiko pohon tumbang di daerah hulu turut menjadi perhatian.
Langkah cepat Disbudpar ini mendapat sambutan positif dari para pengelola wisata.
“Diskusi semacam ini sangat penting, agar kami tetap siaga dan terus meningkatkan standar keselamatan bagi pengunjung,” ujar Amin, pengelola Goa Sodong.
Hal senada disampaikan Dimas, pengelola Sendang Seruni.
“Kami perketat pengawasan, terutama di area kolam dalam, karena banyak pengunjung membawa anak-anak,” katanya.
Menutup pertemuan, Taufik Rahman menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan monitoring berkala terhadap seluruh destinasi wisata tirta di Banyuwangi.
“Keselamatan pengunjung adalah prioritas nonnegosiasi. Kami ingin Banyuwangi dikenal bukan hanya indah, tetapi juga aman dan berstandar tinggi dalam tata kelola pariwisatanya,” tandasnya.
