JAKARTA || jatenggayengnews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai provinsi terbaik dalam membina kabupaten/kota peduli HAM.
Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly kepada Pj Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., pada Peringatan ke-75 Hari HAM Sedunia di Lapangan Banteng, Jakarta pada Minggu, 10 Desember 2023 malam.
Penghargaan tahun ini dinilai lebih istimewa daripada tahun sebelumnya. Sebab, Jateng menjadi satu-satunya provinsi penerima penghargaan dengan jumlah kabupaten/kota berpredikat peduli HAM terbanyak.
Dari total 35 kabupaten/kota di Jateng, ada 34 kabupaten/kota yang sudah memenuhi kriteria kepedulian terhadap HAM.
“Jawa Tengah mendapatkan penghargaan (sebagai) 5 provinsi terbaik, ini terkait dengan pembinaan dan pengembangan P5 (penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan) HAM,” kata Pj Gubernur usai menerima penghargaan.
Banyaknya kabupaten/kota yang sudah berpredikat peduli HAM menjadi salah satu indikator bagi Provinsi Jateng dalam memperoleh penghargaan tersebut.
Selain itu, penilaian penghargaan ini juga dilihat dari pemenuhan aspek hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jateng yang juga menerima penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan selama ini.
Pj Gubernur mengaku, pihaknya akan terus berkomitmen dalam meningkatkan prestasi yang sudah diraih. Salah satu caranya, yaitu bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng.
“Ke depan, kita harapkan agar masyarakat khususnya di Jateng, dan umumnya di Indonesia, akan semakin memahami dan melaksanakan HAM,” harapnya.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly mengatakan, kewajiban untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM merupakan tugas bagi setiap orang.
Berkaitan dengan mandat tersebut, sudah menjadi kewajiban pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, untuk hadir dan berkomitmen dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya di bidang HAM.
“Oleh karena itu, berbagai upaya dan program yang telah dilaksanakan pemerintah, salah satunya dengan mendorong Kabupaten/Kota Peduli HAM,” kata Yasonna. (Arifin)
