Yogyakarta || jatenggayengnews.com – Pemerintah Daerah se-DIY terus memperkuat transformasi tata kelola keuangan daerah melalui langkah strategis integrasi sistem digital. Dalam High Level Meeting (HLM) Pemda se-DIY yang digelar Jumat (5/6), Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, menegaskan bahwa keberhasilan migrasi 100 persen modul belanja pada tahun 2025 menjadi fondasi kuat untuk melangkah ke tahap berikutnya, yakni integrasi modul pendapatan.
Menurut Ni Made, keberhasilan tersebut bukan sekadar pencapaian teknis, melainkan bukti nyata bahwa kolaborasi lintas institusi mampu menghadirkan perubahan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Capaian modul belanja pada tahun 2025 adalah bukti nyata bahwa kolaborasi lintas institusi mampu menghasilkan lompatan kualitas yang konkret. Momentum terbaik inilah yang kita bawa hari ini untuk melanjutkan langkah ke modul pendapatan,” ujarnya.
Transformasi ini diharapkan mampu menghadirkan sistem penerimaan daerah yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel. Dengan integrasi yang semakin kuat, seluruh transaksi pendapatan daerah dapat tercatat secara real-time sehingga mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat dan efektif.
Ni Made optimistis, manfaat dari sistem yang terintegrasi tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Untuk memastikan proses berjalan optimal, Pemda DIY menetapkan enam pilar penguatan strategis sebagai fondasi pengembangan sistem. Enam pilar tersebut meliputi konektivitas data secara real-time, peningkatan kepatuhan pelaporan, otomasi rekonsiliasi keuangan, implementasi opsen pajak yang presisi, standardisasi nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, serta interoperabilitas penuh dengan sistem perbankan.
Dalam skema ini, Bank BPD DIY mengambil peran penting sebagai aggregator atau pusat integrasi pembayaran daerah. Melalui fungsi tersebut, seluruh kanal pembayaran modern seperti QRIS, ATM, mobile banking, hingga virtual account dapat terkonsolidasi dalam satu sistem yang transparan dan terintegrasi.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar DIY dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang modern, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan fondasi digital yang semakin kuat, DIY optimistis mampu menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, tepat, dan terpercaya di masa mendatang.
