BEKASI || Jatenggayengnews.com – Program Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak Pantura Jawa Barat di Kabupaten Bekasi mulai memasuki tahap verifikasi. Program yang mencakup kawasan tambak seluas lebih dari 4.000 hektare tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan produktivitas perikanan sekaligus membuka puluhan ribu lapangan kerja.
Di tengah rencana tersebut, pemerintah daerah didorong memastikan masyarakat pesisir menjadi bagian utama dari pelaksanaan program. Kesempatan kerja, perlindungan lingkungan, serta keberlanjutan usaha perikanan menjadi sejumlah hal yang perlu diperhatikan agar manfaat revitalisasi dapat dirasakan secara langsung oleh warga setempat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, mengatakan pemerintah daerah tengah menyiapkan tim terpadu yang melibatkan sejumlah perangkat daerah. Tim tersebut menjadi langkah awal pembentukan satuan tugas (Satgas) untuk mendukung pelaksanaan program revitalisasi.
“Program revitalisasi Pantura Jawa Barat sudah memasuki tahap verifikasi. Tugas tim terpadu ini melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait. Selanjutnya, akan dibentuk Satgas untuk mendukung pelaksanaannya,” ujar Endin, Rabu (4/11/2026).
Program revitalisasi tambak dengan luasan lebih dari 4.000 hektare itu diperkirakan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Potensi tersebut diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru, khususnya bagi masyarakat pesisir Kabupaten Bekasi yang selama ini menggantungkan penghasilan dari sektor perikanan.
Camat Muaragembong, Sukarmawan, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program tersebut. Ia juga meminta para kepala desa mempersiapkan sumber daya manusia agar warga setempat memiliki kemampuan dan kesiapan untuk terlibat dalam proses pembangunan maupun operasional kawasan tambak.
Namun, proyeksi pembukaan lapangan kerja perlu diikuti langkah konkret. Pendataan tenaga kerja lokal, pelatihan keterampilan, serta keterbukaan informasi mengenai proses rekrutmen menjadi hal penting agar masyarakat sekitar memperoleh kesempatan yang adil.
Selain persoalan ekonomi, revitalisasi tambak Pantura juga perlu memperhatikan tata kelola lingkungan pesisir dan keberlanjutan usaha perikanan. Setiap tahapan pelaksanaan program perlu memperhatikan dampak sosial maupun lingkungan, termasuk kepentingan masyarakat yang telah lama menggantungkan hidup di kawasan tersebut.
Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama pemerintah pusat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta pemangku kepentingan lainnya diharapkan memastikan pelaksanaan PSN berjalan transparan dan sesuai ketentuan. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari luas tambak yang direvitalisasi atau besarnya investasi, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang diterima masyarakat, kesempatan kerja bagi warga lokal, dan terjaganya lingkungan pesisir.
Dengan demikian, revitalisasi tambak Pantura diharapkan dapat menjadi bagian dari pengembangan ekonomi perikanan yang berkelanjutan sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat pesisir untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pembangunan di wilayahnya.
