SEMARANG||Jatenggayengnews.com – Presidium Mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) Jawa Tengah yang terdiri dari Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD Gemas) dan Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Jateng menyampaikan aspirasi kepada Komisi E DPRD Jateng terkait keberlangsungan program strategis nasional tersebut, Rabu (8/7/2026).
Audiensi yang berlangsung di ruang rapat Komisi E DPRD Jateng lantai III itu membahas berbagai persoalan yang muncul akibat dinamika regulasi MBG, termasuk kepastian status ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum dapat beroperasi.
Rombongan Presidium Mitra MBG diterima oleh anggota Komisi E DPRD Jateng, yakni Messy Widyastuti, Yudi Indras Wiendarto, Krisseptiana, dan Shinta Laila. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang Hadiarijaya S.IP., M.Si. bersama jajarannya turut menerima masukan serta keluhan dari para mitra SPPG.
Hadiarijaya mengatakan, pihaknya masih melakukan pendataan sembari menunggu kebijakan lanjutan dan petunjuk teknis terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami masih melakukan pendataan dan menunggu kebijakan BGN serta juknis terbaru. KPPG mendukung aspirasi HMD Gemas dan Gapembi. Namun saat ini memang terdapat sejumlah kendala terkait moratorium dan kebijakan lainnya. Aspirasi ini akan kami sampaikan secara tertulis kepada BGN pusat,” ujarnya.
Ketua DPW HMD Gemas Jateng, Bambang Setya Budi, menegaskan perlunya dukungan DPRD Jateng agar pelaksanaan program MBG dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan dukungan Komisi E dan komitmen agar program MBG dapat berkelanjutan,” kata Bambang.
Menurutnya, program MBG tidak hanya berperan dalam peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, serta pelaku usaha lokal.
Bambang mengungkapkan, masih terdapat ratusan SPPG di Jawa Tengah yang belum bisa menjalankan operasional meski sebagian telah memiliki titik resmi, identitas mitra, dan Kepala SPPG.
“Kami meminta dukungan agar mitra yang sudah terdaftar melalui mitra.bgn.id mendapatkan kepastian hukum. Adanya moratorium membuat keberlanjutan usaha masyarakat menjadi belum jelas,” jelasnya.
Ia mencontohkan di Kabupaten Demak terdapat sekitar 68 SPPG yang masih menunggu kepastian operasional. Beberapa di antaranya telah memiliki titik lokasi resmi, ID, serta telah menyelesaikan pembangunan, namun masih menunggu proses verifikasi.
Presidium Mitra MBG Jateng mendorong agar SPPG yang telah terdaftar dan memiliki ID mitra dapat memperoleh kepastian untuk melanjutkan proses. Menurut mereka, keterlibatan mitra merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional.
Dalam audiensi tersebut, Presidium Mitra MBG menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari dukungan terhadap keberlanjutan program MBG, penguatan ekonomi lokal Jawa Tengah, kepastian bagi SPPG yang telah terdaftar di sistem mitra BGN, hingga dorongan kepada DPRD Jateng untuk mengusulkan pembentukan regulasi MBG melalui DPR RI.
Ketua DPD HMD Gemas Demak, Edi Sayudi, berharap koordinasi antara mitra, KPPG, dan BGN dapat lebih ditingkatkan melalui pertemuan langsung.
“Kami berharap ada dialog atau diskusi secara intensif, tidak hanya melalui Zoom Meeting,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua rapat Messy Widiastuti mengapresiasi langkah Presidium Mitra MBG Jateng dalam menyampaikan aspirasi. Ia menilai program MBG memiliki manfaat positif, namun tetap membutuhkan evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Program MBG memiliki sisi positif. Namun evaluasi tetap diperlukan, terutama terkait menu, standar higienitas, dan upaya agar makanan tidak banyak terbuang karena tidak dikonsumsi penerima manfaat,” jelasnya.
Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto, menyebut persoalan yang terjadi saat ini merupakan bagian dari proses penyempurnaan program.
“Dinamika muncul ketika ada persoalan di tingkat pimpinan BGN. Proses mendapatkan titik MBG juga berbeda-beda. Ada yang sudah membangun SPPG tetapi belum beroperasi. Saya yakin yang sudah masuk register nantinya dapat diselesaikan,” ujar politikus Partai Gerindra tersebut.
