BLORA||Jatenggayengnews.com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah memperkuat sinergi untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Langkah tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi di ruang pertemuan Setda Blora, Selasa (14/7/2026).
Rapat dipimpin Bupati Blora Arief Rohman didampingi Wakil Bupati Sri Setyorini dan Sekda Komang Gede Irawadi. Hadir pula Kepala Bapenda Jawa Tengah Muhamad Masrofi, perwakilan Jasa Raharja, Samsat Blora, Bank Jateng, para camat, serta kepala desa se-Kabupaten Blora.
Pertemuan itu bertujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penerimaan dari sektor tersebut diharapkan dapat memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya digunakan untuk mendukung pembangunan, terutama infrastruktur.
Bupati Arief Rohman menegaskan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memiliki peran penting karena menjadi bagian dari penerimaan daerah melalui skema opsen pajak.
Menurutnya, masih terdapat tunggakan pajak dari tahun sebelumnya maupun potensi penerimaan pada tahun berjalan yang perlu dioptimalkan melalui kerja sama semua pihak.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Blora akan melakukan pendataan kendaraan milik Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memastikan kepatuhan pembayaran pajak. Program tersebut juga akan diperluas hingga tingkat kecamatan dan desa dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Arief berharap tingkat kepatuhan pembayaran PKB dapat meningkat seperti capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Blora yang berhasil melampaui target hingga 104 persen. Ia juga mengajak masyarakat yang belum membayar pajak agar segera memenuhi kewajibannya karena hasil penerimaan pajak akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan dan infrastruktur.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah Muhamad Masrofi mengungkapkan tingkat kepatuhan pembayaran PKB di Jawa Tengah mengalami penurunan, dari sekitar 68 persen menjadi kisaran 63–64 persen. Kondisi tersebut dinilai memerlukan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah agar kesadaran masyarakat kembali meningkat.
Masrofi berharap dukungan Pemkab Blora melalui jajaran kecamatan, desa, hingga RT/RW dapat memperkuat sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan. Ia juga mengapresiasi keberhasilan Blora dalam merealisasikan PBB hingga 104 persen dan berharap capaian serupa dapat diraih pada sektor PKB.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Blora bersama Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah menyerahkan hadiah Program Gebyar Hadiah Samsat 2026 kepada lima wajib pajak taat asal Kabupaten Blora, yakni Sofyan (Bogorejo), Suparno (Todanan), Siti Wiji Lestari (Ngawen), Warsi (Kradenan), dan Afrida Aftikasyari (Randublatung). Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi sekaligus untuk mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
