PRABUMULIH|| Jatenggayengnews.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LKGSAI Prabumulih menyatakan akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek rig bor yang berlangsung di wilayah Kelurahan Gunung Kemala, Kecamatan Prabumulih Barat. Pengawasan tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi sosial kontrol untuk memastikan proyek berjalan secara transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
Sorotan itu muncul setelah sejumlah warga mengaku tidak dilibatkan dalam kegiatan proyek, meski berdasarkan informasi yang mereka terima, pihak PT PDSI disebut membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam sejumlah pekerjaan pendukung.
Warga berharap kesempatan kerja dapat diberikan secara terbuka dan merata, khususnya bagi putra-putri daerah yang membutuhkan pekerjaan. Meski demikian, mereka tetap menghormati keputusan yang telah diambil oleh pemerintah kelurahan.
“Kami menghormati keputusan yang ada. Harapan kami hanya satu, agar masyarakat sekitar juga diberi kesempatan memperoleh pekerjaan sesuai kemampuan yang dimiliki,” ujar salah seorang warga.
Ketua DPC LKGSAI Prabumulih mengatakan pihaknya menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait dugaan kurangnya keterbukaan dalam proses pelibatan tenaga kerja di sekitar lokasi proyek.
Selain itu, pihaknya juga mengaku menerima informasi mengenai dugaan adanya oknum lurah yang berulang kali menghalangi upaya LKGSAI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan proyek rig bor di Kelurahan Gunung Kemala. Menurutnya, dugaan tersebut akan menjadi bagian dari proses pengawasan yang sedang dilakukan organisasi.
“Kami akan mengumpulkan data, dokumen, dan bukti-bukti yang valid. Apabila ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang, ketidaktransparanan, penggelembungan anggaran, atau dugaan tindak pidana korupsi maupun pelanggaran hukum lainnya, maka akan kami laporkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Ketua DPC LKGSAI Prabumulih.
Ia menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan bukan bertujuan menghambat investasi maupun pembangunan. Sebaliknya, LKGSAI ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat di sekitar lokasi proyek.
LKGSAI juga mendorong agar pihak perusahaan, pemerintah kelurahan, dan seluruh pemangku kepentingan membuka ruang komunikasi yang baik dengan masyarakat guna menghindari kesalahpahaman serta menjaga kondusivitas pelaksanaan proyek.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan atau tanggapan resmi dari Pemerintah Kelurahan Gunung Kemala maupun pihak PT PDSI terkait berbagai dugaan dan aspirasi yang disampaikan oleh warga serta DPC LKGSAI Prabumulih. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait demi menjaga asas keberimbangan dan menyajikan informasi yang utuh kepada publik.
