JAKARTA || jatenggayengnews.com – Gubernur Hendrik Lewerissa mendesak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan rumah bagi warga terdampak konflik sosial dan bencana di sejumlah wilayah di Maluku.
Permintaan itu disampaikan Hendrik dalam rapat bersama Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP di Jakarta, Senin (11/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, ia menyoroti masih banyak warga yang hidup di hunian sementara dengan kondisi memprihatinkan, bahkan sebagian masih bertahan di tenda darurat yang telah rusak.
Hendrik meminta pemerintah pusat segera mempercepat pembangunan rumah, terutama bagi masyarakat di Desa Iha yang dinilai paling membutuhkan perhatian.
“Kalau dari empat desa ini harus ada prioritas utama, menurut saya Desa Iha perlu menjadi perhatian karena kondisi masyarakatnya cukup sulit,” kata Hendrik.
Menurutnya, pembangunan rumah bukan hanya soal menyediakan tempat tinggal layak, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pemulihan sosial dan psikologis masyarakat pascakonflik dan bencana.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Maluku ingin memastikan pembangunan dilakukan secara adil tanpa membedakan latar belakang masyarakat.
“Sampai sekarang masyarakat masih tinggal di tenda-tenda darurat yang kondisinya juga sudah rusak,” ujarnya.
Selain Desa Iha, Pemprov Maluku juga mengusulkan pembangunan rumah bagi warga di Desa Danar, Desa Masihulan, dan Desa Kariu yang hingga kini masih membutuhkan dukungan penanganan hunian.
Menanggapi usulan tersebut, Plt Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Rini Dyah Mawarty menyatakan pemerintah pusat siap melakukan pengecekan lapangan sekaligus menyusun perencanaan pembangunan secara bertahap.
“Tidak hanya membangun rumah, kami juga ingin kawasan itu tertata dengan baik. Jadi nanti akan dibuat akses jalan, drainase, dan fasilitas pendukung lainnya supaya kawasan tersebut benar-benar layak huni,” ujar Rini.
Kementerian PKP memastikan tim teknis akan turun langsung bersama pemerintah daerah untuk mengecek kelayakan lahan dan keamanan lokasi pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Hendrik juga meminta pemerintah pusat mempertimbangkan peningkatan bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Maluku. Ia menilai kondisi geografis kepulauan membuat distribusi material dan biaya konstruksi jauh lebih tinggi dibanding daerah lain.
“Maluku ini wilayah kepulauan. Distribusi material sulit dan biaya konstruksi tinggi. Karena itu kami berharap ada perhatian yang lebih adil untuk Maluku,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku menyebut empat desa yang menjadi fokus usulan pembangunan rumah meliputi Desa Iha sebanyak 75 unit, Desa Danar 90 unit, Desa Masihulan 19 unit, dan Desa Kariu 207 unit.
Pemprov Maluku menjelaskan, sepanjang 2026 proses pembangunan masih berada pada tahap perencanaan. Tahap pembangunan akan dilanjutkan setelah pemerintah kabupaten/kota melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan.
