Bukan Orang Sembarangan! Ini Sosok Profesor Jenius di Balik Lahirnya Era Otonomi Daerah di Indonesia
Pernahkah Anda membayangkan bagaimana jadinya jika seluruh urusan daerah di Indonesia—mulai dari ujung Aceh hingga pelosok Papua—masih harus diatur dan diputuskan langsung dari pusat di Jakarta? Bisa dipastikan, pembangunan daerah akan berjalan sangat lambat dan tidak merata.
Untungnya, sistem sentralisasi yang kaku itu runtuh seiring lahirnya era Otonomi Daerah. Namun, tahukah Anda siapa otak di balik perubahan besar yang membuat daerah kini bisa mengelola potensinya sendiri?
Beliau adalah Prof. Dr. Muhammad Ryaas Rasyid, M.A., seorang profesor jenius dan begawan ilmu pemerintahan yang namanya tercatat emas dalam sejarah reformasi birokrasi Indonesia.
Doktor Lulusan Amerika yang “Turun Gunung”
Prof. Ryaas Rasyid bukanlah orang sembarangan yang tiba-tiba masuk ke ring kekuasaan. Ia adalah seorang akademisi tulen yang memiliki fondasi keilmuan yang sangat kokoh.
Ketajamannya dalam menganalisis sistem pemerintahan disempurnakan di ranah internasional. Beliau berhasil meraih gelar Doktor (Ph.D.) dari University of Hawaii, Amerika Serikat, pada tahun 1994.
Sekembalinya ke tanah air, ilmu tersebut langsung ia baktikan untuk mendidik kader-kader pamong praja terbaik bangsa. Pada periode 1995 hingga 1998, ia dipercaya mengemban amanah sebagai Rektor Institut Ilmu Pemerintahan (IIP)—lembaga legendaris yang kini telah melebur menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Dipercaya Lintas Presiden: Dari Menpan Gus Dur hingga Penasihat SBY
Ketika badai Reformasi bergejolak pada tahun 1998, Indonesia berada di persimpangan jalan. Negara membutuhkan arsitek baru yang mampu merombak sistem birokrasi warisan Orde Baru yang terkenal ruwet dan korup. Di sinilah Prof. Ryaas Rasyid dipanggil untuk “turun gunung.”
Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melihat kepakaran luar biasa dalam diri pria kelahiran 17 Desember 1949 ini. Gus Dur kemudian menunjuknya sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dalam Kabinet Persatuan Nasional. Bersama para pemikir lainnya, Prof. Ryaas menjadi motor penggerak utama yang merancang cetak biru otonomi daerah, memberikan hak bagi setiap provinsi dan kabupaten/kota untuk mandiri.
Tak berhenti di situ, rekam jejaknya yang bersih dan pemikirannya yang objektif membuat ia disegani lintas presiden. Pada tahun 2010, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Prof. Ryaas Rasyid diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Ia masuk ke lingkaran terdalam istana untuk memberikan nasihat-nasihat strategis mengenai tata kelola pemerintahan yang baik.
Pengamat Kritis yang Berani Mendirikan Partai
Bagi publik pembaca berita, wajah Prof. Ryaas Rasyid juga sangat familier sebagai pengamat politik. Analisis-analisisnya di media massa selalu dinantikan karena terkenal jujur, tajam, dan tidak berpihak pada kepentingan politik praktis mana pun.
Namun, saking gemasnya melihat dinamika politik yang sering kali keluar dari jalur ideal, ia bersama kolega akademisinya, Andi Mallarangeng, sempat mengambil langkah berani pada tahun 2002. Mereka mendirikan Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK). Langkah ini diambil bukan demi memburu jabatan semata, melainkan sebagai eksperimen untuk membawa “politik gagasan” yang sehat ke tengah masyarakat.
Prof. Ryaas Rasyid adalah bukti nyata bahwa Indonesia memiliki pemikir-pemikir hebat kelas dunia. Lewat tangan dingin dan rancangan undang-undang otonomi daerah yang ia bidani, daerah-daerah di Indonesia kini memiliki panggung untuk maju dan berkembang.
