JAKARTA||jatenggayengenws.com-Sejarah peralihan kekuasaan dari Orde Baru ke era Reformasi pada Mei 1998 selalu identik dengan gerakan mahasiswa dan aksi demonstrasi besar-besaran di jalanan. Namun, tak banyak yang tahu bahwa runtuhnya kekuasaan yang telah bertahan selama 32 tahun itu juga dipicu oleh aksi “pembangkangan” berani dari dalam lingkaran inti kabinet itu sendiri.
Salah satu aktor utama di balik layar yang mengambil keputusan nekat tersebut adalah Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita, sosok teknokrat militer yang saat itu menjabat sebagai Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.
Sosok Nasionalis Didikan Jepang
Ginandjar Kartasasmita bukanlah orang baru di lingkaran kekuasaan. Lahir di Bandung pada tahun 1941, ia tumbuh dalam keluarga nasionalis yang kental—kedua orang tuanya adalah aktivis Partai Nasional Indonesia (PNI) bentukan Bung Karno sebelum Perang Dunia II.
Kecerdasannya membawa Ginandjar muda meraih beasiswa mentereng ke Universitas Pertanian dan Teknologi Tokyo, Jepang, untuk mendalami teknik kimia industri. Sekembalinya ke tanah air, ia meniti karier sebagai perwira TNI Angkatan Udara sebelum akhirnya ditarik ke dalam birokrasi pemerintahan.
Selama bertahun-tahun, Ginandjar menjadi salah satu menteri kesayangan dan kepercayaan Presiden Soeharto. Ia dipercaya memegang pos-pos basah dan strategis, termasuk sebagai Menteri Pertambangan dan Energi. Kendati dicap sebagai “orang Orde Baru”, Ginandjar selalu menegaskan prinsip hidupnya: “Saya bagian dari sistem, tapi saya profesional di kabinet.”
Aksi Boikot yang Meruntuhkan Orde Baru
Puncak profesionalisme dan nasionalisme Ginandjar diuji pada pertengahan Mei 1998. Saat situasi Jakarta semakin genting akibat kerusuhan dan desakan reformasi, Presiden Soeharto berencana melakukan manuver politik dengan merombak kabinet dan membentuk badan baru bernama Kabinet Reformasi Pembangunan.
Di sinilah Ginandjar mengambil langkah yang sangat berani dan berisiko tinggi. Sadar bahwa situasi negara sudah tidak bisa diselamatkan dengan sekadar ganti baju kabinet, Ginandjar memimpin gerakan boikot di tingkat menteri.
Ia bersama 13 menteri bidang ekonomi dan industri lainnya secara terbuka menandatangani surat pernyataan menolak untuk duduk di dalam kabinet baru yang akan dibentuk Soeharto tersebut. Pria-pria yang selama ini dikenal patuh, tiba-tiba menyatakan “pembangkangan” massal.
Surat penolakan tersebut menjadi pukulan telak yang meruntuhkan sisa-sisa legitimasi politik Sang Jenderal Besar. Ketika menyadari bahwa para teknokrat andalannya sudah angkat kaki dan mustahil baginya untuk membentuk pemerintahan yang efektif, Presiden Soeharto akhirnya menyerah. Hanya berselang beberapa jam setelah aksi boikot itu, pada pagi hari tanggal 21 Mei 1998, Soeharto resmi menyatakan mundur dari jabatannya.
Tetap Gemilang di Era Baru: Menjadi Ketua DPD RI Pertama
Keberanian Ginandjar di masa kritis membuat karier politiknya selamat dari badai keruntuhan Orde Baru. Di era demokrasi, ia justru kembali dipercaya masyarakat untuk mengemban amanah penting.
Pada Oktober 2004, Ginandjar Kartasasmita mengukir sejarah baru dengan terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang pertama. Ia berhasil memimpin lembaga senator baru tersebut dan membuktikan bahwa dirinya adalah politikus lintas zaman yang mampu beradaptasi dengan arus perubahan.
Kisah Ginandjar Kartasasmita mengingatkan kita bahwa sejarah tidak hanya ditulis oleh mereka yang berteriak di jalanan, tetapi juga oleh mereka yang berani mengambil sikap tegas di ruang-ruang sunyi kekuasaan demi menyelamatkan bangsa dari keterpurukan.
Sumber: Wikipedia
buatkan berita dan judul 8 kata secara lengkap
#GinandjarKartasasmita #TokohReformasi #SejarahIndonesia #KetuaDPD #OrdeBaru #TeknokratIndonesia #PolitikIndonesia
