ACEH || jatenggayengnews.com – Proyek pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Gampong Lancok, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara menuai penolakan warga. Proyek senilai Rp13,37 miliar tersebut dinilai bermasalah sejak tahap perencanaan karena dibangun di perairan dangkal yang tidak layak sebagai tempat sandaran kapal nelayan.
Proyek yang bersumber dari APBN 2025 melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan itu disebut tidak menjawab kebutuhan riil nelayan. Fasilitas pendaratan ikan hingga shelter yang dibangun tidak dapat difungsikan secara optimal akibat kondisi perairan.
“Air di sini dangkal, boat saja susah merapat. Kalau dipaksakan, bangunan ini tidak bisa digunakan nelayan,” ujar seorang nelayan setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Ia menambahkan, nelayan masih mengandalkan titik sandar lama yang dianggap lebih aman dan sesuai dengan kondisi alam dibandingkan fasilitas baru tersebut.
“Seharusnya ada pengerukan dulu. Kami kira akan dilakukan, tapi proyek tiba-tiba selesai tanpa bisa kami gunakan,” tambahnya.
Berdasarkan dokumen kontrak bernomor B.5263/DJP.6/PI.420/PPK/IX/2025 tertanggal 11 September 2025, proyek ini dikerjakan oleh PT Viola Cipta Mahakarya dengan pengawasan oleh CV Polo Consultant.
Jika ditelusuri melalui sistem LPSE, paket pekerjaan tersebut merupakan bagian dari proyek senilai Rp39,6 miliar yang mencakup pembangunan KNMP di tiga wilayah sekaligus, yakni Aceh Barat Daya, Aceh Utara, dan Kota Langsa, dengan pelaksana yang sama.
Dukungan terhadap program ini sebelumnya juga tertuang dalam Pakta Integritas yang ditandatangani Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil. Dalam dokumen tersebut, pemerintah daerah berkomitmen menjalankan proyek dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Namun kondisi di lapangan justru memunculkan indikasi sebaliknya. Proyek telah mencapai tahap Berita Acara Serah Terima (BAST) pada 30 Maret 2026 dan dana telah dicairkan melalui KPPN, meski secara fungsional belum memberikan manfaat nyata bagi nelayan.
Ketiadaan kajian mendalam terkait lokasi serta lemahnya pengawasan teknis menjadi sorotan utama. Warga pun mendesak agar pihak terkait segera melakukan evaluasi dan penyelidikan menyeluruh terhadap proyek tersebut, guna memastikan penggunaan anggaran negara tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat pesisir.
