SEMARANG || jatenggayengnews.com — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat komitmen pemenuhan rumah layak huni sebagai bagian dari upaya keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan. Di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K. dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, kebijakan perumahan dijalankan secara kolaboratif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Sepanjang tahun 2025, Pemprov Jateng bersama berbagai pemangku kepentingan berhasil menangani sebanyak 274.514 unit hunian, baik melalui pembangunan baru maupun peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH). Capaian tersebut dinilai signifikan dalam menekan angka backlog perumahan yang sebelumnya mencapai lebih dari 1,3 juta unit.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan rumah dilakukan melalui berbagai sumber pendanaan. “Intervensi backlog rumah tahun 2025 didukung APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, Baznas Jateng, CSR, partisipasi masyarakat, dan sumber pendanaan lainnya,” ujarnya, Rabu (24/12/2025).
Dari sisi APBN, realisasi program melampaui target. Jika semula ditargetkan 7.534 unit, realisasinya mencapai 14.454 unit melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), kementerian/lembaga, serta dana desa. Sementara itu, dari APBD Provinsi Jawa Tengah, target 17.510 unit berhasil direalisasikan sepenuhnya.
“Dari total 17.510 unit tersebut, sebanyak 340 unit berupa pembangunan baru, sedangkan 17.170 unit difokuskan pada renovasi dan peningkatan kelayakan rumah,” kata Boedyo.
Kontribusi pemerintah kabupaten/kota juga menunjukkan hasil positif. Dari target awal 6.776 unit, realisasi mencapai 12.830 unit. Dukungan dunia usaha dan lembaga sosial melalui CSR serta Baznas bahkan menembus 4.012 unit, melampaui target 2.070 unit.
Namun, capaian terbesar justru datang dari partisipasi masyarakat. “Partisipasi masyarakat mencapai 219.524 unit, ditambah validasi dan pemutakhiran data sebanyak 6.184 unit. Ini menunjukkan kebijakan pemerintah mampu memantik gotong royong warga,” tuturnya.
Meski demikian, hingga akhir 2025 backlog perumahan di Jawa Tengah masih tercatat 1.058.454 unit. Angka ini menjadi tantangan yang harus terus dihadapi ke depan.
Boedyo optimistis upaya pemenuhan hunian layak akan terus meningkat. “Melihat capaian di tahun 2025, kami sangat optimis program hunian layak bagi masyarakat akan terus meningkat dari tahun ke tahun,” ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa program perumahan layak huni menjadi fokus pembangunan daerah, terutama untuk menekan kemiskinan ekstrem. “Kami jalankan secara kolaboratif. Kabupaten/kota, provinsi, dan kementerian bekerja bersama, setiap triwulan kami evaluasi,” tegasnya.
Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pembangunan perumahan di Jawa Tengah tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga pada upaya membangun harapan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
