PATI || jatenggayengnews.com – Ungkapan “Pati Ora Sepele” kembali terbukti. Masyarakat Kabupaten Pati kembali menggerakkan aksi ke Jakarta dengan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah sebelumnya KPK didemo berturut-turut oleh Gerakan Aktivis Pati (GAP), kali ini Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Senin (15/12/2025).
Kedatangan AMPB bertujuan meminta kejelasan status hukum Bupati Pati, Sudewo, dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Koordinator Lapangan AMPB, Suharno, mengatakan pihaknya mempertanyakan perkembangan penyidikan yang dinilai sudah berjalan cukup lama. “Kami kembali menanyakan sudah sejauh mana proses penyidikan, karena ini sudah masuk di ranah penyidikan. Jadi ada beberapa hal yang kami tanyakan, termasuk kapan Pak Sudewo akan dipanggil lagi,” ujar Suharno usai audiensi dengan KPK.
Menurut Suharno, KPK menyampaikan bahwa status hukum Sudewo belum ditetapkan karena perkara dugaan korupsi DJKA terjadi di beberapa daerah. Ia juga menyebutkan bahwa Sudewo direncanakan akan kembali diperiksa. “Sementara informasi, ada dipanggil kembali kalau enggak akhir bulan ya awal tahun, awal tahun depan,” katanya.
AMPB pun mendesak KPK agar bertindak adil dan profesional dalam menangani perkara tersebut. “Harapan saya KPK betul-betul menjadi garda terdepan untuk memberantas korupsi di negeri ini, karena harapan kami satu-satunya saat ini memang KPK,” tutur Suharno.
Lebih lanjut, ia menyampaikan rencana aksi lanjutan. AMPB berencana menggelar unjuk rasa setiap hari di depan Gedung KPK mulai 15 Desember 2025. “Rencananya kemarin kita tiap hari melakukan aksi di Gedung KPK, karena waktu lebih banyak kita pakai untuk silaturahmi ke beberapa tempat,” ucapnya.
Sebelumnya, KPK telah memeriksa Bupati Pati Sudewo sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di DJKA Kemenhub pada Senin (22/9/2025). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan penyidik mendalami keterangan Sudewo terkait pengaturan lelang hingga dugaan pemberian sleeping fee dalam proyek pembangunan jalur kereta tersebut.
