Foto: KSP Dukung Percepatan Distrik Definitif dan Infrastruktur Strategis di Waropen
JAKARTA || jatenggayengnews.com — Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn) AM Putranto, menerima audiensi Bupati Waropen bersama sejumlah perwakilan tokoh masyarakat pada Kamis (10/7/25). Pertemuan ini membahas sejumlah agenda strategis, termasuk percepatan penetapan distrik yang belum definitif serta percepatan pembangunan infrastruktur guna mendorong investasi di Kabupaten Waropen, Papua.
Dalam audiensi yang berlangsung di Kantor Staf Presiden (KSP), turut hadir Plt. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, Mayjen TNI (Purn) Kasuri, dan Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Hendra Hadiana.
Letjen (Purn) AM Putranto menyampaikan dukungan penuh terhadap percepatan proses administratif distrik yang masih dalam tahap penetapan, dengan menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya dengan Kementerian Dalam Negeri.
“Kami akan kawal bersama agar proses administrasi ini segera tuntas. KSP siap menjadi jembatan komunikasi antara daerah dan pusat, termasuk dalam mendorong penetapan distrik yang belum definitif,” ujar Putranto.
Selain isu administratif, Pemerintah Kabupaten Waropen juga memaparkan rencana pembangunan sejumlah infrastruktur strategis, antara lain pembangunan mooring dolphin di Pelabuhan Waren serta revitalisasi Bandara Botawa.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan memastikan pihaknya akan mendorong sinergi lintas kementerian agar pembangunan infrastruktur tersebut dapat segera terealisasi. KSP akan melakukan koordinasi intensif dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan pihak terkait lainnya.
“Pengaktifan kembali Bandara Botawa dan penguatan fasilitas pelabuhan adalah kunci mempercepat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Waropen. Kami komitmen untuk mengawal proses ini,” tegasnya.
Melalui dukungan strategis ini, diharapkan percepatan pembangunan di Waropen dapat berjalan lebih efektif, berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, serta membuka peluang investasi baru di wilayah Papua.
