PONTIANAK || jatenggayengnews.com – Pengamat hukum dan kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Munawar, mendesak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) agar bertindak lebih tegas dan terstruktur dalam menangani dugaan peredaran oli ilegal atau palsu di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Ia menilai tindakan polisi yang sejauh ini hanya sebatas olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) belum cukup untuk mengungkap kasus yang berdampak besar terhadap keselamatan dan kerugian publik.
“Olah TKP itu baru tahap awal dalam proses penyidikan. Kasus-kasus seperti peredaran oli palsu harus ditangani secara proaktif dan ilmiah karena dampaknya bisa sangat membahayakan masyarakat,” tegas Herman dalam pernyataan tertulis pada Jumat malam (27/6/2025).
Herman mengingatkan bahwa penanganan yang lamban justru berpotensi memperbesar kerugian dan memberi kesempatan bagi pelaku untuk menghilangkan barang bukti. Ia menekankan perlunya pendekatan hukum yang responsif, bukan sekadar prosedural.
Langkah penting yang seharusnya diambil sejak awal, menurut Herman, adalah melakukan uji forensik terhadap sampel oli yang diduga palsu. Tanpa pembuktian ilmiah, proses hukum akan lemah dan rentan dipatahkan. “Uji laboratorium itu bukan pilihan, tapi kebutuhan dasar untuk membuktikan adanya unsur pidana,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa oli palsu sering kali mengandung zat berbahaya yang bisa merusak mesin dan membahayakan pengguna jalan. Oleh karena itu, keterlibatan laboratorium forensik menjadi langkah mutlak yang tak bisa ditunda.
Selain itu, Herman juga mengingatkan pentingnya melakukan penyitaan dokumen dan penahanan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan distribusi oli ilegal. Dokumen pembelian, nota transaksi, dan bukti distribusi disebutnya sebagai bagian penting dalam membongkar jaringan kejahatan ini.
“Dokumen-dokumen tersebut adalah petunjuk utama untuk melacak jalur peredaran dan mengidentifikasi aktor utama di balik praktik ilegal ini,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan aparat kepolisian dalam menangani kasus ini akan sangat memengaruhi persepsi publik terhadap kredibilitas dan integritas institusi hukum.
“Masyarakat menginginkan penegakan hukum yang nyata, bukan hanya seremoni penyidikan. Langkah konkret harus segera diambil,” tutup Herman.
