REMBANG || jatenggayengnews.com– Viral pemasangan plang larangan mengambil foto dan video di lokasi pembangunan Gedung PGRI Kabupaten Rembang menuai perhatian publik. Menanggapi polemik tersebut, pelaksana proyek, PT Anvemy Mulia Abadi, akhirnya memberikan penjelasan terkait kebijakan pemasangan plang tersebut.
Pihak pelaksana menyebut pemasangan larangan mengambil gambar di area proyek merupakan inisiatif sendiri. Mereka berdalih kebijakan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghalangi keterbukaan informasi maupun menutup akses masyarakat terhadap informasi pembangunan.
Plang Cantumkan Ancaman UU ITE dan Denda Rp3 Miliar
Polemik bermula ketika sebuah papan pengumuman di lokasi proyek menjadi viral di media sosial. Papan tersebut memuat larangan mengambil dan menyebarluaskan foto maupun video proyek, disertai ancaman pidana hingga delapan tahun penjara serta denda Rp3 miliar.
Padahal, proyek pembangunan Gedung PGRI Kabupaten Rembang tersebut menggunakan anggaran APBD Tahun 2026 dengan nilai mencapai Rp2.765.081.302,72.
Site Manager PT Anvemy Mulia Abadi, Ramin, menjelaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud membatasi masyarakat maupun wartawan yang ingin melakukan dokumentasi.
Menurutnya, pengunjung yang hendak mengambil gambar atau video dipersilakan datang ke lokasi, mengisi buku tamu, dan nantinya akan mendapatkan pendampingan dari pihak pelaksana proyek.
Ramin juga mengakui bahwa pemasangan plang, termasuk pencantuman kalimat bernada ancaman pidana, merupakan inisiatif internal tim pelaksana lapangan. Ia menyebut kebijakan tersebut mengacu pada sejumlah ketentuan dalam kontrak kerja sama.
Plang Larangan Akhirnya Dicopot
Setelah menuai komplain dan sorotan masyarakat, Ramin memastikan papan pengumuman kontroversial tersebut sudah dicopot dari lokasi proyek.
Pencopotan itu dilakukan sebagai respons atas keberatan yang disampaikan sejumlah pihak terhadap isi pengumuman tersebut.
Di sisi lain, penggunaan anggaran APBD dalam pembangunan gedung tersebut membuat aspek transparansi dan pengawasan publik menjadi perhatian penting.
Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pembatasan akses ke area konstruksi demi keselamatan kerja perlu dibedakan dengan pembatasan dokumentasi dari ruang publik.
Polemik ini menjadi pengingat bagi pelaksana proyek pemerintah agar lebih cermat dalam memasang aturan di lapangan, sehingga kepentingan keselamatan kerja tetap terjaga tanpa menimbulkan kesan menghambat keterbukaan informasi kepada masyarakat.
