JAKARTA|| jatenggayengnews.com – Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap enam dugaan penyimpangan dalam proses penetapan kuota haji khusus tambahan tahun 2024 yang menyeret nama mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut.
Temuan tersebut disampaikan auditor BPK Muhammad Ramadhani saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023–2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Dalam keterangannya, Ramadhani menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK menemukan enam penyimpangan yang berkaitan dengan proses penetapan alokasi kuota haji khusus tambahan.
Enam Dugaan Penyimpangan
Pertama, Yaqut disebut menetapkan pembagian kuota haji tambahan dengan komposisi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus. Kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, hasil rapat kerja Komisi VIII DPR RI, serta Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024.
Kedua, pembagian kuota haji khusus tambahan sebesar 50 persen disebut telah diatur sebelum Yaqut bertemu dengan Presiden pada 27 November 2023.
Ketiga, auditor menemukan dugaan penggunaan tanggal mundur atau backdated dalam penandatanganan Keputusan Menteri Agama Nomor 1156 Tahun 2023 dan Nomor 130 Tahun 2024.
Menurut keterangan auditor, kondisi tersebut membuat waktu pelunasan biaya haji khusus yang seharusnya 30 hari secara faktual menjadi hanya lima hari. Akibatnya, hanya 4.204 calon jemaah dari 9.400 jemaah yang berhak melunasi biaya perjalanan ibadah haji.
Keempat, kedua keputusan Menteri Agama tersebut disebut tidak dipublikasikan melalui situs resmi Kementerian Agama dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemenag. Hal itu dinilai membatasi akses masyarakat terhadap informasi pembagian kuota tambahan.
Kelima, alokasi 50 persen kuota haji tambahan untuk haji khusus disebut dimasukkan ke dalam nota kesepahaman atau MoU dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Langkah tersebut dinilai digunakan untuk menjustifikasi perubahan proporsi kuota yang sebelumnya diatur dalam perundang-undangan.
Keenam, Yaqut disebut menyampaikan kepada Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (Forum Sathu) bahwa dirinya menunjuk Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex untuk mewakilinya dalam komunikasi terkait kuota haji tambahan tahun 2024.
BPK Ungkap 18 Penyimpangan
Selain enam temuan dalam penetapan kuota, BPK juga mengungkap total 18 penyimpangan dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024.
Temuan tersebut terbagi dalam tiga kelompok, yakni enam penyimpangan dalam penetapan kuota haji khusus tambahan, empat penyimpangan dalam pengisian kuota khusus tambahan tahun 2023–2024, serta delapan penyimpangan dalam proses pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2024.
Dalam perkara ini, kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan BPK disebut mencapai Rp622,09 miliar.
Sementara itu, Gus Yaqut sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya tidak menerima aliran dana dalam perkara tersebut. Ia juga mempertanyakan dasar hukum yang digunakan untuk menyatakan adanya penyimpangan dan dugaan memperkaya diri.
Seluruh temuan auditor tersebut menjadi bagian dari materi pembuktian yang harus diuji dalam persidangan. Majelis hakim nantinya akan menilai keterangan saksi, alat bukti, serta pembelaan para terdakwa sebelum mengambil keputusan.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut tata kelola kuota ibadah haji, transparansi kebijakan pemerintah, serta hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan penyelenggaraan ibadah haji secara adil.
