JAKARTA || jatenggayengnews.com– Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyampaikan pandangan kritis mengenai proses Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden RI hingga kabar pengunduran dirinya dari jabatan tersebut.
Dalam tulisan berjudul “Fakta Lengkap Proses Gibran Menjadi dan Berhenti sebagai Wapres – Jangan Terkecoh Pemutarbalikan Fakta”, Said Didu menguraikan sejumlah peristiwa yang menurut versinya menunjukkan adanya kepentingan politik dan dugaan pembangunan dinasti kekuasaan pada era pemerintahan Joko Widodo.
Said Didu menilai, proses pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden tidak bisa hanya dilihat dari cerita bahwa Prabowo Subianto melamar Gibran sebagai pendampingnya. Menurut dia, terdapat rangkaian dinamika politik, perubahan aturan, serta dugaan intervensi kekuasaan yang perlu diperhatikan secara utuh.
Dalam tulisannya, ia juga menyampaikan sejumlah tuduhan dan penilaian politik terhadap Jokowi, Prabowo, serta proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pandangan tersebut merupakan pernyataan Said Didu yang perlu dibedakan dari fakta hukum yang telah diputuskan lembaga berwenang.
Said Didu Soroti Dugaan Dinasti Politik Jokowi
Menurut Said Didu, perjalanan Gibran menuju kursi Wakil Presiden berawal dari ambisi politik Jokowi untuk membangun dinasti kekuasaan.
Ia mengaitkan hal tersebut dengan terpilihnya Gibran sebagai Wali Kota Solo dan Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan pada 2021. Said Didu juga menyinggung wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang menurutnya pernah berkembang di lingkaran pendukung Jokowi.
Namun, setelah wacana tiga periode tidak berhasil, Said Didu menilai muncul strategi politik lain melalui pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Ia menduga Jokowi mengarahkan dukungan politik kepada Prabowo Subianto agar memilih Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Said Didu bahkan mengklaim bahwa Prabowo sebenarnya memiliki sejumlah alternatif calon pendamping. Akan tetapi, menurut versinya, dinamika politik saat itu membuat pilihan Prabowo semakin terbatas hingga akhirnya Gibran menjadi pasangan yang dipilih.
Klaim mengenai adanya tekanan politik dan rekayasa tersebut merupakan penilaian Said Didu dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum yang terbukti.
Polemik Putusan MK dan Pencalonan Gibran
Salah satu bagian penting yang disoroti Said Didu adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Putusan yang dibacakan pada 16 Oktober 2023 tersebut mengubah ketentuan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden menjadi 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Putusan itu membuka jalan bagi Gibran yang saat itu belum berusia 40 tahun untuk maju sebagai calon Wakil Presiden.
Proses tersebut kemudian menuai kontroversi setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada 7 November 2023 menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik hakim konstitusi.
Anwar Usman dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK. Meski demikian, putusan MK mengenai perubahan syarat usia tetap berlaku. Mahkamah Konstitusi RI +1
Persoalan Dokumen Pendidikan Gibran
Said Didu juga menyoroti persoalan dokumen pendidikan Gibran yang kembali menjadi perhatian publik pada 2026.
Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi memutus permohonan sengketa terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan adanya ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SLTA. Namun, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran melalui permohonan tersebut. Mahkamah Konstitusi RI +1
Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 2019.
MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan memerintahkan pencabutannya.
Dua perkembangan hukum tersebut kemudian semakin memperbesar polemik mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran.
Pengunduran Diri Gibran dan Dinamika Politik DPR
Polemik tersebut berlanjut dengan munculnya usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI yang berkaitan dengan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Pada 11 November 2026, usulan HMP telah diterima pimpinan DPR. Sejumlah anggota DPR mempertanyakan pemenuhan persyaratan Gibran setelah muncul putusan MK dan MA terkait dokumen pendidikannya. tirto.id +1
Sehari kemudian, Kamis (12/11/2026), Gibran mendatangi Kompleks Parlemen dan menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa surat pengunduran diri tersebut telah diterima. Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 atas permintaan sendiri.
Gibran menyebut keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. MPR RI +1
Setelah surat pengunduran diri diterima, agenda rapat paripurna DPR yang sebelumnya direncanakan membahas usulan HMP terkait Gibran akhirnya dibatalkan. ANTARA News +1
Said Didu: Jangan Bangun Narasi Gibran Mundur sebagai Negarawan
Dari seluruh rangkaian peristiwa tersebut, Said Didu menyampaikan kesimpulan bahwa pengunduran diri Gibran tidak seharusnya langsung dipandang sebagai keputusan seorang negarawan yang semata-mata mengutamakan kepentingan rakyat dan negara.
Ia menilai pengunduran diri tersebut terjadi setelah muncul berbagai persoalan politik dan hukum yang semakin sulit dihadapi.
Menurut Said Didu, terdapat perbedaan antara narasi pengunduran diri demi kepentingan bangsa dan negara dengan rangkaian persoalan yang melatarbelakangi keputusan tersebut.
Karena itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak hanya menerima satu versi cerita mengenai perjalanan politik Gibran, melainkan melihat keseluruhan proses sejak pencalonan hingga pengunduran dirinya.
