BOGOR || Jatenggayengnews.com – Koalisi Pembela Konstitusi dan Kebenaran (KPK&K) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menuntaskan proses hukum terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Koalisi menilai proses hukum harus berjalan secara transparan, profesional, dan tanpa membedakan kedudukan seseorang, termasuk pejabat negara. Desakan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal KPK&K, Suta Widhya, S.H., pada Senin (9/11/2026) di Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor.
Suta menyoroti informasi mengenai Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang disebut telah dua kali tidak memenuhi jadwal pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara tersebut. Menurutnya, kondisi itu perlu mendapatkan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat.
“Fakta bahwa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sudah dua kali tidak memenuhi jadwal pemeriksaan sebagai saksi tidak boleh dianggap biasa. Kami tidak menuduh. Kami meminta proses hukum berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Suta.
Ia mengingatkan bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.
“Artinya sederhana: jabatan bukan perisai. Jabatan bukan alasan untuk menunda. Jabatan bukan alasan untuk mendapat perlakuan berbeda,” tegasnya.
Lebih lanjut, KPK&K meminta lembaga antirasuah memberikan kepastian mengenai kelanjutan pemeriksaan, termasuk jadwal pemanggilan berikutnya, dasar hukum yang digunakan, serta langkah yang dapat ditempuh apabila saksi kembali tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.
Koalisi juga mendorong KPK menggunakan kewenangan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menjaga independensi penyidikan, serta memastikan tidak ada intervensi dari pihak mana pun dalam proses penegakan hukum.
Menurut Suta, transparansi dan keberanian aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi.
“Kami tidak meminta seseorang dihukum berdasarkan opini. Kami meminta proses hukum berjalan secara terang. Jika tidak bersalah, berikan kepastian melalui proses hukum. Jika ditemukan bukti keterlibatan dan memenuhi unsur pidana, proses sesuai ketentuan hukum,” ungkapnya.
KPK&K menegaskan bahwa desakan tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap individu tertentu, melainkan dorongan agar seluruh proses hukum berjalan berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan.
“Jangan ada yang dilindungi, dan jangan ada yang dikorbankan. Jangan ada yang di atas hukum. Hukum harus mampu menjangkau siapa pun, termasuk Nusron Wahid,” pungkas Suta.
