JEPARA || JatengGayengNews.com – Sejumlah pedagang di kawasan Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) Ngabul, Kabupaten Jepara, mengeluhkan kenaikan tarif retribusi yang dinilai memberatkan. Pasalnya, kenaikan tersebut terjadi ketika kondisi pasar sedang lesu dan jumlah pengunjung mengalami penurunan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Global7, tarif retribusi yang sebelumnya sebesar Rp66.000 per bulan kini naik menjadi Rp160.000 per bulan. Kenaikan tersebut mencapai lebih dari dua kali lipat atau sekitar 142 persen dibandingkan tarif sebelumnya.
Para pedagang mengaku keberatan karena pendapatan usaha justru mengalami penurunan. Berkurangnya jumlah pelanggan membuat pemasukan tidak menentu, sementara kewajiban membayar retribusi semakin besar.
“Sekarang pasarnya menurun drastis, pemasukan juga berkurang karena pelanggan banyak yang berkurang. Namun, justru retribusi dinaikkan, bahkan katanya diutangkan. Ini sungguh memberatkan bagi kami,” ungkap salah seorang pedagang.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Jepara, Anjar Jambore, S.Sos., M.H., menjelaskan bahwa penyesuaian tarif merupakan dampak perubahan peraturan daerah pada 2025.
Menurut Anjar, tarif retribusi ruko Pujasera Ngabul sebelumnya Rp250 per meter persegi per hari, kemudian menjadi Rp400 per meter persegi per hari. Untuk ruko berukuran 3 x 4 meter atau seluas 12 meter persegi, perhitungannya mencapai Rp4.800 per hari atau Rp144.000 per bulan. Jumlah tersebut belum termasuk biaya kebersihan sebesar Rp15.000.
“Kalau kita menurunkan harga, kami tidak berwenang karena nanti juga akan ditanyakan oleh BPK (Badan Pengawas Keuangan),” jelas Anjar.
Meski demikian, Disperindag Jepara menyatakan akan berupaya membantu meningkatkan aktivitas ekonomi di kawasan Pujasera Ngabul. Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah menggelar berbagai kegiatan atau acara untuk menarik minat pengunjung agar kawasan tersebut kembali ramai.
“Untuk meningkatkan pendapatan pedagang, mungkin nanti kita bisa berupaya meramaikan lokasi tersebut, misalnya dengan mengadakan event-event agar ekonomi kembali menggeliat,” pungkasnya.
Para pedagang berharap pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata pelaku usaha kecil. Mereka menginginkan adanya solusi yang memperhatikan kemampuan pedagang agar keberlangsungan usaha tetap terjaga di tengah menurunnya daya beli masyarakat.
