JAKARTA || Jatenggayengnews.com – Dinamika politik nasional terkait Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka semakin berkembang. Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari delapan fraksi resmi mengajukan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan jabatan Wakil Presiden.
Usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR RI dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa membenarkan bahwa jumlah anggota yang menandatangani usulan tersebut mencapai 120 orang.
” Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan tanda tangan adalah 120 orang dari delapan fraksi,” ujar Saan Mustopa.
Adapun delapan fraksi yang memberikan dukungan terdiri atas PDI Perjuangan sebanyak 14 anggota, Partai Golkar 11 anggota, Partai Gerindra 11 anggota, Partai NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, serta Partai Demokrat 18 anggota.
Saan menjelaskan, jumlah tersebut telah memenuhi persyaratan minimal pengajuan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, usulan HMP harus diajukan sekurang-kurangnya 25 anggota DPR dan berasal dari lebih dari satu fraksi.
“Jadi, dari sisi persyaratan, itu sudah memenuhi syarat,” tegas Saan.
Menurut Saan, substansi usulan tersebut berkaitan dengan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yakni hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden maupun Wakil Presiden.
Polemik ini berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi objek proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Sejumlah anggota DPR menilai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional di lembaga legislatif.
Sementara itu, pimpinan DPR akan membawa usulan tersebut ke rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus) sebelum diproses lebih lanjut. Usulan HMP juga dijadwalkan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Meski demikian, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tidak serta-merta berarti Wakil Presiden telah dimakzulkan. Proses tersebut masih harus melalui tahapan pembahasan dan pengambilan keputusan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Perkembangan ini menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut mekanisme pengawasan DPR, kedudukan Wakil Presiden, serta pelaksanaan prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia.
