JAKARTA || Jatenggayengnews.com – Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi perhatian publik. Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, membenarkan informasi bahwa Gibran telah mengundurkan diri dari jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Konfirmasi itu disampaikan Budi Arie melalui pesan singkat kepada wartawan pada Rabu (11/11/2026). Saat ditanya mengenai kebenaran kabar pengunduran diri Gibran, ia menjawab singkat, “Betul.”
Informasi yang berkembang menyebutkan, surat pengunduran diri Gibran diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto saat keduanya bertemu di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026). Budi Arie juga membenarkan lokasi penyerahan surat tersebut.
Sebelumnya, kabar keinginan Gibran untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden telah mencuat sejak Selasa (10/11/2026). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Gibran dan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Prasetyo menyebut pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam. Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri di tengah dinamika yang berkembang terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” kata Prasetyo Hadi dalam konferensi pers, Selasa (10/11/2026).
Dalam pembicaraan tersebut, Presiden Prabowo disebut memberikan sejumlah masukan kepada Gibran. Salah satunya terkait langkah untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan melalui jalur hukum di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Perkembangan ini menjadi perhatian karena pengunduran diri Wakil Presiden tidak hanya berkaitan dengan pernyataan pribadi, tetapi juga harus mengikuti mekanisme ketatanegaraan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menjelaskan bahwa apabila pengunduran diri diproses, MPR akan menangani kekosongan jabatan dan meminta Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti. Pemilihan oleh MPR secara normatif dilakukan dalam waktu paling lambat 60 hari setelah surat Presiden diterima.
Dengan demikian, perkembangan pengunduran diri Gibran masih menjadi perhatian publik, terutama terkait tahapan administrasi dan konstitusional yang harus dijalankan oleh lembaga negara sesuai ketentuan yang berlaku.
